22 December 2019, 13:45 WIB

Minim Peserta, BP Jamsostek Palangka Raya Gandeng Penegak Hukum


Surya Sriyanti | Nusantara

MI/Surya Sriyanti
 MI/Surya Sriyanti
Kepala BP Jamsostek Cabang Palangka Raya, Royyan Huda

UNTUK mengatasi minimnya peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), pihak BP Jamsostek Cabang Palangka Raya melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri. Selain itu mereka juga menggandeng  Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kepala BP Jamsostek Cabang Palangka Raya, Royyan Huda  menjelaskan, jumlah kepesertaan aktif sekarang ini masih sangat  minim. Untuk jumlah perusahan baru sekitar 3. 854 perusahaan.

"Sedangkan untuk tenaga kerja aktif di angka 145.000 peserta dari total angka kerja menurut BPS di 1.228 .000. Ini jelas baru 10 persennya," kata Royyan, Jumat (20/12/2019) malam.

Untuk mengatasi masalah itu, menurut Royyan Huda, ia  telah bekerja sama dan  meminta  kejaksaan negeri sebagai pengacara negara.

"Untuk itu kami bisa mengingatkan dan memanggil dengan cara mengeluarkan surat kuasa khusus," jelasnya.

Selain itu BP Jamsostek akan mengirimkan surat pertama untuk mendaftar. Apabila tidak ada respons, akan dikirim surat kedua. Bila juga tidak digubris, BP Jamsostek akan mendatangi perusahaan.

"Kita menggandeng  petugas pengawas dari Disnakertrans untuk berkunjung ke perusahaan itu," tutur dia.

Dan jika hasil kunjungan ke perusahaan itu tidak juga mau mendaftar maka perusahaan itu bisa masuk dalam daftar untuk diadukan ke kejaksaan.

"Kejaksaan akan melakukan pemanggilan. Dan biasanya perusahaan itu akan langsung mendaftar dan hal itu efektif untuk dilakukan di Kalteng," ungkap dia.

baca juga: Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir

"Karena perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjaannya. Jadi kejaksaan negeri sebagai pengacara negara memberikan bantuan hukum kepada kami untuk mengeluarkan surat kuasa khusus memanggil perusahaan-perusahaan yang tidak  mau membayarkan program Jamsostek," sambungnya.

Dan pihaknya juga  menggunakan KPKNL untuk melakukan tugasnya menagihkan piutang iuran apabila perusahaan itu tidak melanjutkan lagi pendaftaran. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT