22 December 2019, 05:15 WIB

Tuntaskan Kasus Besar Jadi Bukti


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

ANTARA
 ANTARA
Kantor KPK

SEJUMLAH kalangan berharap komisioner KPK 2019-2024 bisa menuntaskan kasus-kasus besar. Penuntasan kasus besar bisa menjadi pembuktian atas keraguan publik terhadap pimpinan KPK jilid V yang baru dilantik.

“Harapan publik tentu tetap diberikan kepada pimpinan KPK yang baru, tetapi tetap harus dikritisi. Ujian KPK saat ini menuntaskan kasus besar, terutama yang bersinggungan dengan kekuasaan, misalnya kasus BLBI, kasus Bank Century, dan KTP-E,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera Indra dalam diskusi bertajuk Babak Baru KPK, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya KPK jilid IV sejak 2016 melanjutkan penanganan perkara KTP-E dan menetapkan 12 tersangka lain dalam perkara yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Diduga, masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu belum diusut.

Untuk kasus BLBI, hingga kini dua tersangka dalam kasus itu, yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim belum tersentuh. Keduanya tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK pun telah mengirimkan surat kepada interpol untuk meminta bantuan pencarian terhadap tersangka tersebut yang diduga bermukim di Singapura.

Kasus besar lainnya di sektor migas. KPK belum lama ini     akhirnya menetapkan tersangka dan memulai penyidikan dugaan mafia perdagangan minyak di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) yang terdapat aliran dana US$2,9 juta.

KPK pada awal bulan ini juga baru memulai perkara mafia peradilan yang menjerat tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menambahkan sejumlah tunggakan perkara besar itu seharusnya menjadi agenda pokok pimpinan baru KPK.

“Terutama kasus yang berkaitan dengan sumbu kekuasaan, seperti kasus Bank Century. Kalau di-bongkar, itu bisa menjadi gebrakan dan memberi signifikasi dalam penegakan hukum korupsi,” ucapnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan para pimpinan baru KPK harus tetap bisa independen dalam bekerja. Ia kembali menyayangkan revisi UU KPK yang mengatur komisi antirasuah masuk ke rumpun eksekutif dan status ASN pegawai komisi.

“KPK secara nilai sudah memiliki sistem sendiri sehingga siapa pun yang masuk jadi pimpinan, dia akan menjadi independen apakah pimpinan berasal dari kepolisian, jaksa, dan lainnya.”


Percuma

Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Anang Zubaidy mengungkapkan siapa pun sosok yang Dewan Pengawas KPK tidak menyelesaikan problem pelemahan KPK biarpun Dewas KPK diisi oleh figur-figur yang dikenal punya integritas dan kapasitas mumpuni. ‘’Tidak ada jaminan Dewas KPK akan tetap diisi sosok yang berintegritas pada periode Dewas KPK selanjutnya. Siapa yang bisa menjamin kualitas anggota dewan pengawas periode yang akan datang,’’ jelasnya. (Zuq/P-1)

BERITA TERKAIT