21 December 2019, 08:20 WIB

Kerja Terberat ialah di KPK


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
(dari kiri) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Alexander Marwata, Ketua KPK Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar dan Nawawi Pomolango.

PASCAPELANTIKAN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin, lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 mengikuti acara serah terima jabatan dari pimpinan KPK terdahulu.

Kelima komisoner yang baru dilantik ialah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Mereka menggantikan Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan. Adapun Alexander kembali menjabat komisioner.

Agus mengaku tugas di KPK merupakan tugas terberat selama lebih dari 30 tahun ia bekerja. "Kalau suka dukanya, saya harus terus terang lebih dari 30 tahun saya bekerja, yang paling berat di KPK."

Pimpinan KPK tidak lepas dari teror dan intimidasi. Agus juga pernah mengalami. Rumahnya mendapat teror bom dan hingga kini kasus itu belum tuntas. "Kita tetap berharap, optimistis, bukan hanya kita, termasuk Saudara Novel (penyidik senior KPK Novel Baswedan). Itu kan termasuk utangnya pimpinan juga," ujar Agus yang merujuk pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Ketika ditanya tentang pengembalian kendaraan fasilitas pimpinan KPK, Laode M Syarif menyatakan tidak pernah menerima fasilitas itu selama ia menjabat. "Kendaraan apa? Kami tidak pernah terima kendaraan dari kantor."

Agus Raharjo lalu menjelaskan fasilitas yang diterima saat menjabat pimpinan KPK meliputi personal computer (PC), 2 laptop, dan 1 iPad. Ketiga fasilitas jabatan itu sudah mereka kembalikan. "Jadi, tiga itu sudah kami serahkan. Kemarin sudah dibersihkan datanya oleh bagian IT (informasi teknologi) di KPK. LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) juga sudah," tambahnya.

Di kesempatan itu, Agus mengungkapkan optimisme bahwa KPK di bawah pimpinan yang baru bakal bisa mengembangkan dan menuntaskan kasus-kasus besar.

Di acara serah terima, lima komisioner dan lima anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023 membacakan pakta integritas yang mereka tanda tangani saat pelantikan.

Pertama, bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan kode etik pegawai KPK. Kedua, bersedia menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Ketiga, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila selama bertugas di KPK ditemukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjadi pegawai KPK. 

Keempat, apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas, bersedia dikenai sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan pihaknya bakal membuat kode etik internal meskipun tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Zuq/Ant/P-2)

BERITA TERKAIT