21 December 2019, 07:50 WIB

Sosok Pengawas KPK Beri Efek Wow


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Menkopolhukam, Mahfud MD.

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis kolaborasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih dan dewan pengawas bakal memberikan kejutan dalam memberangus praktik korupsi.

Seluruh figur yang duduk sebagai dewan pengawas dan komisioner KPK, terang dia, memiliki rekam jejak mumpuni. Mereka diyakini dapat membawa lembaga antirasuah menjadi lebih bernyali.

"Ini kan efeknya luar biasa bagus. Efek wownya itu ada. Ketika membentuk kabinet, dewan pengawas, kan kelihatan sekali kalau ingin baik. Mari kita dukung sekarang," tutur Mahfud di Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi melantik komisioner KPK periode 2019-2023, kemarin. Bersamaan dengan itu, dilantik lima anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023, yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), serta Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Harjono.  Pemilihan sosok-sosok yang dinilai memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang tinggi tersebut menuai pujian.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menilai nama-nama yang duduk di dewas tidak diragukan lagi. Meski begitu, fungsi kelembagaan dewas bisa menghambat kerja KPK.

Ia mencontohkan penyadapan yang harus seizin dewan pengawas. Hal itu berpotensi membuat sasaran sadap menghilang karena terlalu lama proses eksekusinya.

"Ini seperti kijang lari ke rimba. Seekor kijang yang cepat larinya dan masuk ke hutan sehingga susah," ujarnya.

MI/PIUS RELANGGA

(dari kiri) Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono, Albertina Ho, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris berfoto bersama saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

 

Latar belakang

Tumpak mengawali karier sebagai jaksa pada 1973. Pimpinan KPK jilid 1 (2003-2007) ini dikenal tidak ada kompromi untuk koruptor. Pria kelahiran 29 Juli 1943 di Sanggau, Kalimantan Barat, itu menjabat Ketua KPK saat Antasari Azhar dinonaktifkan karena terjerat kasus.

Sosok lainnya, Artidjo, ialah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia dikenal algojo koruptor karena kerap memperberat vonis terdakwa kasus korupsi.Saat menjabat sebagai hakim agung, tidak sedikit koruptor yang akhirnya 'menyesal' mengajukan banding karena hukumannya diperberat. Misalnya, Angelina Sondakh yang hukumannya naik dari 4 tahun menjadi 12 tahun dan Anas Urbaningrum dari 7 tahun menjadi 14 tahun. 

Sebelum dilantik, Albertina Ho menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Perempuan kelahiran Maluku Tenggara, 1 Januari 1960, ini dikenal sebagai ketua majelis hakim menghukum pegawai pajak Gayus Tambunan 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap.  Dia pula yang menjatuhi Cirus Cinaga, jaksa yang merekayasa dakwaan Gayus. vonis 5 tahun penjara dan denda Rp150 juta.

Anggota dewan pengawas lainnya, Harjono, merupakan sosok  yang melontarkan dukungan agar koruptor dipermalukan secara publik. Pria kelahiran Nganjuk, 31 Maret 1948, ini menjabat hakim konstitusi dua periode 2003-2009 dan 2009-2014.

Lalu ada Syamsuddin, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menekuni soal politik. Pria kelahiran Bima, 9 Oktober 1957, itu juga vokal seputar pemberantasan korupsi. Dia menyoroti revisi Undang-Undang KPK dan turut mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. (Iam/Medcom/P-2)

BERITA TERKAIT