21 December 2019, 07:10 WIB

Firli Ajak Bersatu Tumpas Rasuah


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
(dari kiri) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Alexander Marwata, Ketua KPK Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar dan Nawawi Pomolango.

KARANGAN bunga berisikan ucapan selamat atas pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih berjejer memenuhi pelataran depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Lima anggota dewan pengawas dan lima komisioner KPK periode 2019-2023 dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

MI/PIUS ERLANGGA

Warga melintas diantara karangan bunga ucapan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

 

Setelah dilantik, kesepuluh orang itu serempak membacakan pakta integritas pada acara serah terima jabatan dan pisah sambut di aula lantai 3 Gedung Penunjang KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan komitmennya dalam penumpasan rasuah sangat kuat.

"Pimpinan KPK boleh saja berganti, tetapi semangat kita untuk memberantas korupsi tidak akan pernah berakhir sampai kapan pun," tegasnya saat memberikan sambutan pada serah terima jabatan pimpinan KPK di Gedung KPK.

Menurut dia, harapan terhadap KPK sangat besar karena merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi. Sayangnya, keinginan membuat bangsa ini berintegritas sulit bila melihat luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 17.400 pulau dengan 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke berikut 506 pemerintah kabupaten/kota.

"Cara untuk mengatasinya hanya bisa dengan KPK bersatu," ujarnya.

Selain itu, ia akan mengawal dan memperjuangkan nasib pegawai KPK pascarevisi UU KPK. Pasalnya, dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, semua yang bekerja di lembaga yang dipimpinnya saat ini berganti status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Konsekuensinya cukup banyak, lanjut dia, seperti upah bisa turun bahkan sama dengan yang diterima ASN di lembaga lain. Proses konversi status pun akan melewati seleksi dan lainnya. "Namun, saya siap memperjuangkan nasib pegawai KPK. Alasannya, kesejahteraan KPK akan berpengaruh terhadap kinerja, dan ini tak boleh terjadi karena harapan Presiden, bagaimana bangsa ini bisa lebih baik dan tidak ada gangguan investasi," tandasnya.

Firli merupakan perwira tinggi Polri. Sebelum masuk bursa pimpinan KPK, ia sempat menjabat Kapolda Sumatra Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Ia juga bukan orang baru di komisi antirasuah. Tercatat, ia pernah menduduki posisi Deputi Penindakan KPK.

Meski begitu, proses terpilihnya Firli menjadi Ketua KPK tidak berjalan mulus. Ia sempat diterpa isu pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK. (Cah/X-4)

BERITA TERKAIT