21 December 2019, 01:15 WIB

Tumbuhkan Jiwa Saling Toleransi


MI | Humaniora

INTOLERANSI yang kerap mencuat menjadi salah satu problem yang masih dihadapi bangsa ini. Sikap intoleran terhadap perbedaan agama, etnis, hingga sikap politik perlu diatasi dengan menebalkan kesetiakawanan sosial sesama anak bangsa.

Hal itu ditekankan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.

“Belakangan intoleransi semakin tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan sosial masyarakat. Peran kesetiakawanan sosial menjadi sangat penting untuk membantu mengikis sikap intoleransi,” tegas Wapres Amin.

Dia menegaskan adanya gejala intoleransi di masyarakat agar jangan diremehkan. Jika dibiarkan, intoleransi berpotensi menjadi sumber radikalisme dan bahkan dalam kasus yang sangat ekstrem dapat menjadi benih terorisme. Kesetiakawanan sosial, ucap Wapres, bisa menjadi nilai dasar yang perlu dibudayakan secara lebih masif di masyarakat untuk meredam intoleransi. Kesetiakawanan bisa memunculkan sikap saling menghargai atas perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun perbedaan lainnya.

Wujud konkretnya, tutur Wapres Amin, bisa dilakukan dari hal sederhana seperti saling berbagi, tolong menolong, dan bergotong royong tanpa memandang perbedaan. “Semua agama mengajarkan kita untuk saling membantu, berbagi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Amin didampingi istrinya Wury Ma’ruf Amin. Turut hadir pula antara lain Menteri Sosial Juliari Batubara dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Mensos Juliari juga menegaskan masalah kemiskinan perlu diatasi dengan pendekatan lain yang tidak semata menggantungkan beban kepada pemerintah. Meski pemerintah tetap berkomitmen tinggi dalam mengulurkan bantuan, ujar Juliari, kesetiakawanan sosial bisa menjadi salah satu instrumen untuk menekan kesenjangan.

“Keperdulian masyarakat terhadap sesama yang membutuhkan bantuan bisa menjadi instrumen sosial yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan karena kemampuan pemerintah ada batasnya,” pungkas Mensos.(Dhk/H-1)

BERITA TERKAIT