20 December 2019, 23:20 WIB

Pengguna Narkotika Sejak 2011 Turun Signifikan


MI | Megapolitan

MI/M. Irfan
 MI/M. Irfan
Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko

DARI hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara periodik setiap tiga tahunnya didapatkan data angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 hingga 2019 menurun cukup signifikan.

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan persoalan narkotika di Indonesia memang masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus-menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Berdasarkan data BNN, tahun 2011, prevalensi pada angka 2,23%; lalu tahun 2014, prevalensi pada angka 2,18%; dan tahun 2017 pada angka 1,77%; serta tahun 2019 pada angka 1,80%,” kata Heru di kantor BNN, Jakarta, Jumat (20/12).

Menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali, angkanya menurun sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%).

Alhasil hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika,” sambungnya.

Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.

“Kita tidak boleh terlena. Kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, di mana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances),” paparnya.

Pasalnya, narkotika jenis itu pada tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.

Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, maka BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN.” lanjutnya.
(Fer/J-2)

 

BERITA TERKAIT