20 December 2019, 16:25 WIB

Diisi Eks Hakim MK Hingga Pakar Politik, Inilah Profil Dewas KPK


Akhmad Mustain | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah lima orang anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023 yaitu Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono dan Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Negara.

Kelimanya ditetapkan sebagai Dewas KPK berdasarkan Keputusan Presiden No. 140/P tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK 2019-2023 tanggal 19 Desember 2019.

Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK adalah mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 sekaligus mantan pelaksana tugas Ketua KPK 2009-2010.

Alumnus S-1 Fakultas HUkum Universitas Tanjungpura Pontianak ini punya karir panjang di Kejaksaan Agung sejak 1973 mulai bertugas di Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998-1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001), Sesjampidsus (2001-2003).

Harjono adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Pada 2017 ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Harjono juga merpakan ketua Panitia Seleksi hakim MK pengganti I Gede Palguna perwakilan pemerintah.

Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara. Saat ini Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. ALbertina merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada.

Perempuan kelahiran Dobo, Sulawesi Tenggara, 1 Januari 1960 ini pernah menjadi Hakim PN Jakarta Selatan 2009 (Menangani kasus  mafia pajak Gayus Tambunan), Wakil Ketua PN Palembang 2014, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan 2016 dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) NTT.

Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Pria kelahiran Situbondo 70 tahun silam ini mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi, Artidjo sudah pensiun pada Maret 2018. Artidjo merupakan alumnus fakultas hukum UII Yogyakarta dan juga menyandang gelar master of Laws dari North Western UNiversity, Chicago, Amerika Serikat.

Syamsuddin Haris adalah peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Syamsuddin adalah lulusan FISIP Universitas Nasional (S-1) dan FISIP UI (S-2 dan S-3) ini mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik pada FISIP Unas.(NRC/Ant/OL-4)

BERITA TERKAIT