20 December 2019, 15:44 WIB

Kemendagri dan PPATK Perkuat Kerja Sama Pengawasan Anggaran


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan)

KEMENTERIAN Dalam Negeri dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk meningkatkan kerja sama pengawasan dan lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintah daerah.

Penegasan itu dikemukakan Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan seusai menerima kunjungan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12).

Sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pemda, Kemendagri dan PPATK akan bekerja sama dalam memonitor alur transaksi yang mencurigakan. Menurut dia, kedepannya Kemendagri juga akan meningkatkan akses dalam pemeriksaan yang dilakukan PPATK.

Ia mengemukakan, Kemendagri memiliki tugas pokok untuk membantu presiden dalam pengelolaan, sinkronisasi pemerintahan termasuk pemda, pembina dan pengawas pemda, serta para kepala daerah. Sedangkan PPATK bertugas memonitor lalu lintas transaksi termasuk transaksi yang mencurigakan.

"Kita sepakat di antaranya, ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka untuk melakukan profiling dan sekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” kata Tito.

Selain itu, dalam kaitannya transfer dana pemerintah pusat pada pemda, terang Tito, hal itu tidak cukup dengan hanya mengandalkan tiga direktorat jenderal di Kemendagri, yaitu Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Prinsipnya, tetap dibutuhkan kerja sama PPATK untuk menjangkau hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami tidak memiliki akses untuk memiliki sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada PPATK. Untuk itu kita minta bantuan PPATK, berkerjasama melakukan monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke desa maupun kabupaten/kota betul-betul efisien, efektif, tepat sasaran, digunakan untuk pembangunan. Inilah hal-hal yang kita sepakati. Kami sangat berharap dari PPATK dapat mendukung pengawasan anggaran-anggaran tersebut."

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengamini pernyataan Tito. Menurut dia, kerja sama dengan Kemendagri terutama dalam hal pemanfaatan data kependudukan sangat diperlukan untuk analisis pemeriksaan transaksi perbankan.

“Jadi kunjungan ini lanjutan dari yang pertama, sebelumnya. Kami menyampaikan konsep-konsepnya. Sekarang lebih kita detailkan lagi, apa sih bentuk kerja sama itu," tukasnya.

Lebih jauh, kata dia, dalam pertemuan itu juga telah disampaikan bahwa PPATK mendapatkan bantuan dari Kemendagri terkait data-data kependudukan dan pencatatan sipil. Data itu diakuinya sangat bermanfaat dalam melakukan analisis pemeriksaan terhadap transaksi keuangan.

"Dengan adanya data dari Kemendagri maka akan lebih bisa mempercepat, bisa memperluas analisis dan lebih memastikan lagi," tandasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT