19 December 2019, 18:16 WIB

Anggaran FLPP Rp31 Triliun di 2020 Dirasakan BTN Masih Kurang


Andhika Prasetyo | Ekonomi

Antara/Raisan Al-Farisi
 Antara/Raisan Al-Farisi
Pembangnan perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat

PEMERINTAH, pada 2020, akan mengalokasikan anggaran penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp11 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaann tahun-tahun sebelumnya Rp2 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit.

Jumlah tersebut jauh di atas target tahun ini yang hanya ditetapkan sebanyak 74.000 unit dengan alokasi sebesar Rp7,5 triliun.

Kendati sudah lebih besar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury masih belum puas dengan angka yang ditetapkan. Dia menilai jumlah tersebut masih tidak akan mampu memenuhi permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.

"Rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," ujar Pahala kepada Media Indonesia, Kamis (19/12).

Menanggapi komentar tersebut, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto mengaku tidak heran.

Baca juga : Anggaran Subsidi Rumah Terbatas, Himperra Lempar 4 Usulan

"Karena saya sendiri juga merasa kurang. Bukan hanya Dirut BTN yang merasa seperti itu," ucap Heri.

Ia mengatakan pemerintah akan terus membahas alokasi anggaran FLPP untuk bisa memenuhi kebutuhan MBR akan hunian yang layak.

"Kita nanti juga akan atur dengan sistem baru. Dulu, pengembang kalau membangun, itu sekuat mereka. Kalau sanggup bangun seribu, ya bangun seribu. Nanti tidak bisa lagi seperti itu. Setiap pembangunan harus melalui persetujuan pemerintah terlebih dulu supaya tidak terjadi kelebihan," jelas dia.

Tanpa adanya persetujuan, pengembang bisa membangun kapan saja ketika ada permintaan. Padahal di sisi lain, kuota alokasi FLPP di perbankan sudah habis. Akhirnya, MBR yang sudah menjalin kesepakatan dengan pengembang tidak bisa melaksanakan akad dan proses berhenti di tempat.

"Itu yang menjadi salah satu masalah di tahun ini. Banyak rumah yang sudah jadi, tinggal akad, tapi kuota FLPP sudah habis," tandasnya.

FLPP merupakan program rumah subsidi pemerintah yang ditujukan bagi MBR. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menanggung sebagian beban biaya pembelian rumah. MBR hanya perlu membayar uang muka 1% dari harga rumah dengan suku bunga tetap selama masa tenor. (OL-7)

BERITA TERKAIT