19 December 2019, 16:08 WIB

DJP - Pertamina Lanjutkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan


Dwi Tupani | Ekonomi

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA
 ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA
ilustrasi -- pelaporan SPT tahunan wajib pajak melalui layanan e-Filling Pojok Pajak 

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan. Hal ini melanjutkan kerja sama yang telah dimulai pada tahun 2018.

Penandatanganan Nota ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (19/12).

"Melalui Nota Kesepahaman ini Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang memberikan akses penuh kepada DJP terhadap data transaksi keuangan perpajakan perusahaan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, seperti dilansir keterangan resmi, Kamis (19/12).

Bagi wajib pajak langkah ini akan mengurangi beban kepatuhan, yaitu beban administratif yang harus ditanggung untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Selain itu wajib pajak juga menikmati
potensi pemeriksaan dan sengketa perpajakan yang lebih rendah karena telah sepenuhnya terbuka kepada otoritas pajak.

Menurut Hestu Yoga, bagi DJP kerja sama ini memberikan akses real-time terhadap data keuangan Pertamina sehingga dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik. Dengan demikian, penelitian dan pengujian kepatuhan perpajakan bisa dilakukan tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mahal. 

"Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak sekaligus menjadi contoh yang diharapkan dapat ditiru untuk diterapkan wajib pajak besar lainnya," ulasnya.

Baca juga: Insentif Pajak Sektor Properti bakal Dievaluasi

Selain mendapatkan data perpajakan Pertamina sendiri, data transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hal itu termasuk sebagai data untuk pengisian SPT secara otomatis (pre-populated).

"Kerja sama ini menjadi contoh pemanfaatan kemajuan teknologi untuk semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan," tambahnya. 

DJP berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan layanan dan pengawasan termasuk melalui program digitalisasi dan otomasi. Tujuannya untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Untuk itu, kata Hestu Yoga, DJP mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat demi mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju. (RO/A-4)

BERITA TERKAIT