19 December 2019, 13:15 WIB

Menkopolhukam Sebut UU dan Pasal Masih Diperdagangkan


Golda Eksa | Politik dan Hukum

ANTARA/Puspa Perwitasari
 ANTARA/Puspa Perwitasari
Menko Polhukam Mahfud MD

PERSOALAN dalam menyusun aturan hukum di Indonesia sejatinya segera diselesaikan. Tidak dimungkiri praktik jual-beli produk hukum masih terjadi di negeri ini.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa, di Jakarta, Kamis (19/12). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Gerakan Suluh Kebangsaan.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan, perda juga ada, disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," katanya.

Alhasil, terang dia, muncul banyak keluhan terkait adanya peraturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi.

Baca juga: Menhan Prabowo Ungkap Keinginan Perdalam Hubungan dengan Tiongkok

Presiden Joko Widodo pun merespons dengan membuat konsep penyederhanaan regulasi yang disebut omnibus law.

Di sisi lain, terang dia, khususnya terkait penegakan hukum, juga masih bermasalah dan dianggap tidak memenuhi unsur keadilan.

Menurut dia, rasa keadilan sering ditabrak oleh pelbagai formalitas hukum.

"Termasuk oleh otoritas-otoritas yang mengatakan, 'kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan', misalnya. Lalu timbulah rasa ketidakadilan. Nah, inilah penegakan hukum."

Mahfud menambahkan, hukum dalam arti konflik muaranya di pengadilan. Melaksanakan hukum dalam artian konflik di meja hijau disebut sebagai penegakan hukum.

"Tapi kalau tidak ada konflik itu pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakkan hukum. Pelaksanaan aturan sehari-hari tanpa konflik, tidak ada perkara, tidak ada apa-apa," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT