19 December 2019, 08:20 WIB

Target Penyelesaian Jiwasraya 6 Bulan


Akmal Fauzi | Ekonomi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
 ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.

PRESIDEN Joko Widodo mengemukakan bahwa persoalan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan persoalan yang sudah lama. Pemerintah dalam tiga tahun terakhir sedang berupaya menyelesaikannya.

"Ini bukan masalah yang ringan. Setelah pelantikan Pak Menteri BUMN kemarin, kita juga sudah rapat dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.

Presiden pun menegaskan, jika ada masalah hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya, itu harus diselesaikan di ranah hukum.

"Kalau itu ranah kriminal, ya sudah masuk wilayah hukum dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai," jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir, yang ikut dalam pertemuan itu, menambahkan proses penyelesaian masalah di Jiwasraya itu nanti melalui restrukturisasi. Hal yang juga dilakukan terhadap BUMN lainnya, yaitu Krakatau Steel.

Namun, katanya, karena masalah di Jiwasraya sudah terjadi mulai 2006 dan terus meningkat sampai 2011, restrukturisasinya memerlukan waktu. "Insya Allah dalam enam bulan ini kita persiapkan solusi-solusi, yang salah satunya dengan pembentukan holding pada perusahaan asuransi." 

Dengan peng-holding-an diharapkan ada cash flow yang juga membantu nasabah yang belum mendapat kepastian. "Namun, penekanannya restrukturisasi, jadi prosesnya pasti berjalan."

Sumber: jiwasraya.co.id

 

 

Calon tersangka

Kejaksaan Agung telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait gagal bayar polis asuransi Jiwasraya ke tahap penyidikan, Selasa (17/12). Hingga saat ini sudah diperiksa 89 orang saksi.

"Penyidikan itu dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu, 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik,'' ujar Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait penanganan dan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Gedung Kejaksaan Agung,Jakarta.

 

Jaksa Agung mengatakan potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi itu hingga Agustus 2019 diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. ''Ini masih perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu,'' katanya.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Adi Toegarisman menambahkan pihaknya sudah menyusun tim yang beranggotakan 16 orang untuk menangani perkara itu.

Adi mengaku Kejaksaan Agung punya strategi khusus di tahap penyidikan yang tidak bisa dipublikasikan. "Kami tidak bisa mengatakan dan menyampaikan hasil penyidikan dana dan sebagainya karena itu termasuk strategi kami dalam pengungkapkan kasus ini. Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan."

Mantan Kajati DKI itu menegaskan tim penyidik juga sudah mengantongi identitas calon tersangka. ''Pasti ada calon tersangka, tetapi kapan kami sampaikan, mohon bersabar."

Di sisi lain, imbuhnya, Korps Adhyaksa juga membuka peluang untuk mencekal mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya. Usul pencekalan terhadap anggota dewan direksi Jiwasraya periode 2013-2018 itu juga pernah dilontarkan oleh Komisi VI DPR RI.

"Informasi itu kami tampung. Tentu nanti secara teknis akan kami tindak lanjuti dan bisa kami ukur apa yang kami lakukan," kata Adi. (Gol/Tri/X-10)

BERITA TERKAIT