18 December 2019, 18:35 WIB

Kejagung Kantongi Identitas Calon Tersangka Kasus Jiwasraya


Golda Eksa | Politik dan Hukum

Antara/Galih Pradipta
 Antara/Galih Pradipta
Logo asuransi Jiwasraya

KORPS Adhyaksa telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan milik nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke tahap penyidikan. Saat ini sudah 89 orang saksi yang diperiksa tim penyidik.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/12). Menurut dia, penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Menteri BUMN perihal dugaan fraud di PT Asuransi Jiwasraya.

Kala itu Rini M Soemarno yang menjabat Menteri BUMN melaporkan kasus pada 17 Oktober 2019. Kasus itu kemudian diproses merujuk surat perintah penyidikan (Sprindik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Nomor: PRINT - 33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

"Penyidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu, 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik," kata Burhanuddin.

Menurut dia, sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Baca juga : Demokrat tidak Terima SBY Dibawa-bawa Dalam Kasus Jiwasraya

Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

"Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK RI. Itu tertuang dalam laporan hasil penelitian (LHP) dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional," ujarnya.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang notabene banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1% senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial.

JAM-Pidsus Adi Toegarisman menambahkan, perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak Juni 2019. Kasus itu lalu diambil alih Kejaksaan Agung dengan alasan menyangkut beberapa wilayah termasuk 13 perusahaan reksa dana.

Sejauh ini, kata Adi, pihaknya sudah menyusun tim yang beranggotakan 16 orang untuk menangani perkara tersebut. Ia mengaku Kejaksaan RI punya strategi khusus di tahap penyidikan yang tidak bisa dipublikasikan.

Baca juga ; Jiwasraya Perlu Siapkan Skenario Pembayaran

"Kami tidak bisa mengatakan, menyampaikan hasil penyidikan dana dan sebagainya. Karena itu termasuk strategi kami dalam pengungkapkan kasus ini. Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan," ujarnya.

Mantan Kajati DKI itu menegaskan sampai saat ini sudah 89 orang saksi yang diminta keterangannya. Bahkan, tim penyidik juga sudah mengantongi identitas calon tersangka.

"Kami sekarang sedang mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan, termasuk nanti akan berkordinasi tentang perhitungan kerugian negara dengan lembaga yang punya kewenangan," tukasnya.

Di sisi lain, imbuhnya, Korps Adhyaksa juga membuka peluang untuk melakukan cekal kepada mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya. Usul pencekalan terhadap anggota dewan direksi Jiwasraya periode 2013-2018, itu juga pernah dilontarkan oleh Komisi VI DPR RI.

"Itu informasi kami tampung. Tentu nanti secara teknis akan kami tindak lanjuti dan kami bisa mengukur apa yang kami lakukan," pungkasnya. (Gol)

BERITA TERKAIT