18 December 2019, 15:00 WIB

Demokrat tidak Terima SBY Dibawa-bawa Dalam Kasus Jiwasraya


Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Jiwasraya

PARTAI Demokrat tidak menerima Ketua Umum mereka Susilo Bambang Yudhoyono dibawa-bawa dalam masalah gagal bayar yang menimpa BUMN Asuransi Jiwasraya.

"Jika ada masalah dan jadi perhatian publik selalu diseret mundur ke belakang. Seakan-akan mau cuci tangan. Masa @SBYudhoyono semua busuk, masa inilah yang paling benar. Soal Jiwasraya dimasa ini kerusakannya juga tambah parah kok. Ayok kita benahi, bukan malah mantan Direktur jadi staf ahli," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun twitternya @jansen_jsp, Rabu (18/12).

Soal Mantan Direktur yang menjadi Staf Ahli juga disorot politisi demokrat lain yakni Andi Arief. LJika benar Hary Prasetyo yang diangkat Pak Jokowi menjadi staf ahli utama Kantor staf Presiden sama dengan Hary Prasetyo mantan Dirkeu Jiwasraya yang diguga salah satu aktor bermasalah jiwasraya gagal bayar, lalu apa yang bisa ditafsirkan?" cuit Andi melalui akun twitternya @AndiArief__

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun belakangan kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

"Ini bukan masalah yang ringan tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Jokowi. (OL-11)

Demokrat tidak Terima SBY Dibawa-bawa Dalam Kasus Jiwasraya

Partai Demokrat tidak menerima Ketua Umum mereka Susilo Bambang Yudhoyono dibawa-bawa dalam masalah gagal bayar yang menimpa BUMN Asuransi Jiwasraya.

"Jika ada masalah dan jadi perhatian publik selalu diseret mundur ke belakang. Seakan-akan mau cuci tangan. Masa @SBYudhoyono semua busuk, masa inilah yang paling benar. Soal Jiwasraya dimasa ini kerusakannya juga tambah parah kok. Ayok kita benahi, bukan malah mantan Direktur jadi staf ahli," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun twitternya @jansen_jsp, Rabu (18/12).

Soal Mantan Direktur yang menjadi Staf Ahli juga disorot politisi demokrat lain yakni Andi Arief. LJika benar Hary Prasetyo yang diangkat Pak Jokowi menjadi staf ahli utama Kantor staf Presiden sama dengan Hary Prasetyo mantan Dirkeu Jiwasraya yang diguga salah satu aktor bermasalah jiwasraya gagal bayar, lalu apa yang bisa ditafsirkan?" cuit Andi melalui akun twitternya @AndiArief__

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun belakangan kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

"Ini bukan masalah yang ringan tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Jokowi. (OL-11)

BERITA TERKAIT