18 December 2019, 10:38 WIB

Ini Kronologi Pelarangan Misa Komunitas Katolik di Dharmasraya


mediaindonesia.com | Nusantara

MI/ANDRI WIDIYANTO
 MI/ANDRI WIDIYANTO
Ilustrasi--Ribuan jemaat Gereja Tiberias Indonesia (GTI) memegang lilin saat perayaan Natal tahun 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno

SELURUH umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, dilarang menggelar ibadah dan perayaan Natal 2019.

Pemerintah setempat beralasan, perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu karena tidak dilakukan pada tempat ibadah pada umumnya.

Berikut adalah kronologi pelarangan misa di komunitas Katolik di Jorong Kambung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatra Barat yang disusun Pusat Studi Antarkomunitas (PUSAKA) Padang

1. Pada 1985, beberapa umat Katolik telah menetap di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnik. (Batak, Nias, Jawa dan Tionghoa) Mereka juga berasal dari berbagai pekerjaan antara lain; TNI/Polri, PNS, buruh kasar, pedagang, dan tukang kredit keliling.

2. Awalnya, umat Katolik yang baru dapat melaksanakan ibadah secara diam-diam dan di rumah masing-masing yang tidak diketahui warga setempat.

3. Pada akhir 1985, umat Katolik membeli satu buah rumah yang mereka gunakan untuk melaksanakan misa. Sebab, gereja Katolik terdekat hanya terdapat di Kota Sawalunto yang berjarak lebih kurang 120 Km. Pada awalnya, kegiatan misa tidak mendapatkan gangguan dari warga sekitar.

Baca juga: Komnas Hubungi Kapolda dan Gubernur Sumbar Soal Larangan Natalan

4. Sekitar awal 2000, sekelompok warga menolak pelaksanaan misa dan membakar rumah yang digunakan sebagai tempat misa umat Katolik. Alasannya, salah seorang dari orang Katolik menyembelih babi untuk dimakan.

5. Akibat pembakaran rumah tersebut, antara 2004 dan 2009, umat Katolik di Jorong Kampung Baru tidak dapat melaksanakan misa secara berjamaah. Umat Katolik hanya melaksanakan ibadah secara pribadi di rumah masing-masing

6. Pada 2010, Maradu Lubis, Ketua Stasi Jorong Kampung Baru mencoba mendatangi pemuka masyarakat dan pemerintahan Nagari untuk meminta izin kembali dapat melaksanakan ibadah bersama. Wali Nagari, Ketua Pemuda, Wali Jorong, dan unsur ninik mamak sepakat, antara 2010-2017, umat Katolik dapat memanfaatkan rumah warga yang sudah dibangun kembali untuk kebaktian secara berjamaah.

7. Seiring perkembangan waktu, terjadi pergantian Wali Nagari Sikabau dan pada 2017 umat Katolik di Stasi Jorong Kampung Baru telah berjumlah 60 jiwa, antara lain karena pertambahan jumlah anggota keluarga dan ada saudara-saudara yang datang dari kampung masing-masing.

8. Pada 22 Desember 2017, Wali Nagari Sikabau mengirimkan surat pemberitahuan bernomor 145/1553/Pem-2017 tertanggal 22 Desember 2017 ditujukan kepada Bapak Maradu Lubis yang isinya tidak mengizinkan kegiatan perayaan natal 2017 dan tidak mengizinkan perayaan Tahun Baru 2018 di Jorong Kampung Baru maupun di wilayah Nagari Sikabau.

9. Merespon surat pemberitahuan dari Wali Nagari dimaksud, Istri Ketua Stasi Jorong Kampung Baru membuat surat resmi pemberitahuan melaksanakan kegiatan perayaan Natal 2017 dan perayaan Tahun Baru 2018. Namun, pada sore harinya, Wali nagari Sikabau langsung menjawab surat dengan judul “Balasan Surat Pemberitahuan” bernomor 145/1554/Pem-2017. Yang isinya menyatakan berdasarkan rapat pemerintahan Bagari Sibakau, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Sikabau tidak mengizinkan kegiatan dimaksud dilaksanakan. Bersamaan dengan surat tersebut dilampirkan surat pernyataan bersama yang intinya:

a. Melarang umat Kristiani melaksanakan perasayaan agamanya secara terbuka, sekaligus melarang melaksanakan kebaktian secara terbuka di rumah warga dimaksud dan di tempat lain di Kanagarian Sikabau.

b. Memperingatkan jika umat Kristen tidak mengindahkan pemberitahuan dan pernyataan pemerintah nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemuda Nagari Sikabau akan dilakukan tindakan tegas.

c. Umat Katolik hanya boleh melaksanakan ibadah di rumah masing-masing serta tidak mengundang umat Kristen lainnya.

d. Keharusan mengurus izn-izin sebelum kegiatan peribadatan keagamaan dilaksanakan.

10. Surat pemberitahuan tersebut ditujukan ke Ibu Lubis (istri ketua stasi Jorong Kampung Baru) yang ditembuskan ke Bupati Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya, Kementerian Agama Kab. Dharmasraya, Kapolsek Pulau Punjung, Danramil Pulau Punjung, Camat Pulau Punjung, BAMUS Nagari Sikabau, KAN Sikabau dan LPM Nagari Sikabau.

11. Bahwa dalam pernyataan sikap pelarangan kebaktian dan perayaan Natal serta Tahun Baru oleh Wali nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat dan Pemuda Nagari Pulau Punjung didasarkan pada alasan:

a. Umat Katolik di Jorong Kampung Baru bertambah banyak

b. Menghindari dampak sosial dan mengingat masyarakat Sikabau yang memegang teguh “Adat basandi syara’syara’ basandi kitabullah”.

12. Merespon larangan tersebut, pada 28 Maret 2018, Ketua Pimpinan Stasi melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat.

13. Pada Mei 2018, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatra Barat mengirimkan surat permohonan klarifikasi atas kasus pelarangan pelaksanaan kebaktian dan perayaan Natal dan Tahun Baru.

14. Bahwa pada 23 Mei 2018, Bupati Dharmasraya memberikan klarifikasi tentang pengaduan sdr. Maradu Lubis yang isinya:

a. Berdasarkan informasi Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Wali Nagari Sikabau bahwa Saudara Maradu Lubis mendatangkan Jemaat dari luar Kabupaten Dharmasraya.

b. Tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan serta aktivitas tidak sesuai dengan peruntukannya dan merupakan rumah penduduk dan berada di tengah pemukiman masyarakat yang berbeda.

c. Menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Nagari Sikabau dan sekitarnya.

15. Pada 16 Juni 2018 Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengirim surat rekomendasi, yang intinya menyatakan:
 
a. bahwa alasan umat Katolik menggunakan rumah sebagai tempat pelaksanaan ibadah dikarenakan umat Katolik tidak atau belum memiliki rumah ibadah resmi sesuai ketentuan Peraturan Bersama menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 tentang pendirian rumah ibadah. Dan pelarangan perayaan natal 2017 dan perayaan tahun baru 2018 hanyalah rentetan peristiwa lanjutan.

b. Meminta kepada Bupati Dharmasraya agar mengajak perwakilan umat Katolik untuk bermusyarah, untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.

16. Bahwa setelah satu bulan lebih, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak atau belum merespon surat rekomendasi dari Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Di lain pihak Umat Katolik belum dapat melaksanakan kebaktian bersama.

17. Pada awal Desember 2019, Sdr. Maradu Lubis (Ketua Stasi) Kembali menajukan izin agar dapat melakukan ibadah dan perayaan natal, namun melalui surat bernomor 145/117/Pem- 2019 kembali tidak memberikan izin. Bersamaan dengan surat penolakan tersebut, Wali Nagari juga melampirkan surat pernyataan sikap penolakan warga. (OL-2)

BERITA TERKAIT