18 December 2019, 07:20 WIB

Pemerintah Bentuk Tim Gabungan


M Ilham Ramadhan Avisena | Megapolitan

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
 MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Menkeu Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Idham Azis melihat mobil mewah Porche GT3RS selundupan di Terminal Peti Kemas Koja, Jakut.

PENYELUNDUPAN kendaraan mewah melalui Pelabuhan Tanjung Priok terus terjadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemarin, menyebut ada 7 kasus penyelundupan berupa 19 mobil dan 35 sepeda motor melalui pelabuhan itu dalam tiga tahun terakhir. Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus bersama dengan kejaksaan, Polri, dan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi dan menangani kasus penyelundupan.

Kerja sama itu, menurut Heru, berkelanjutan. Artinya, sinergi antarinstansi itu tidak berhenti pada penindakan.

Menhub Budi Karya Sumadi membenarkan pembentukan tim khusus itu. Wilayah pesisir timur Sumatra menjadi area yang disoroti Menhub. "Kami komit membuat cara berlapis tentang apa yang harus dilakukan karena modusnya semakin banyak dan karena juga dimungkinkan masuk pelabuhan kecil di pantai timur Sumatra," imbuh Budi Karya.

Kapolri Idham Azis menyatakan prinsip Polri ialah menekan angka penyelundupan dengan mendukung Bea Cukai dalam penindakan. Ia juga mengaku bekoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, dari tujuh kasus yang diungkap Bea Cukai terkait dengan penyelundupan kendaraan mewah, dua di antaranya sudah memiliki keputusan hukum tetap.

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai

 

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, melihat pemerintah belum serius mengatasi penyelundupan. "Pemerintah seharusnya menjadikan kasus ini keadaan darurat dan memulai program mengatasi banjir barang impor guna membangun kembali industri kita." (Mir/Ifa/X-6)

BERITA TERKAIT