18 December 2019, 03:20 WIB

Berharap Banyak pada Kemudahan Berinvestasi


Faustinus Nua | Ekonomi

ANTARA/GALIH PRADIPTA
 ANTARA/GALIH PRADIPTA
PERTUMBUHAN EKSPOR: Kondisi perekonomian global yang meredup membawa dampak pada perekonomian Indonesia, terutama pada pertumbuhan ekspor.

REDUPNYA kondisi perekonomian global sudah pasti membawa dampak pada perekonomian Indonesia.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM Universitas Indonesia (UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan bahwa Indonesia terkena dampak melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan, investasi, serta keuangan dan pasar modal.

Dengan melihat kondisi yang ada, dampak negatif pada jalur perdagangan sudah lebih terlihat ketimbang dua jalur lainnya.

"Pertumbuhan ekspor kita tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," kata Revindo dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan lalu.

Hal berbeda ada pada jalur investasi serta jalur keuangan dan pasar modal yang masih memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif.

Aliran dana masih mengalir masuk ke Indonesia. Data Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk (capital inflow) portofolio sejak awal Januari 2019 hingga 21 November 2019 sebesar Rp220,9 triliun.

Hal ini karena para investor masih mencari negara yang pertumbuhan ekonomi stabil untuk menaruh investasi. Indonesia masuk kategori negara yang angka pertumbuhannya stabil.

Jadi, dalam percaturan memperebutkan aliran dana masuk, Indonesia masih masuk dalam radar para pemilik modal.

Namun, yang jadi permasalahan lanjutan ialah bagaimana mempertahankan agar investasi yang masuk itu mampu bertahan untuk jangka waktu yang panjang.

"Investasi masuk, tapi dividen tidak lagi di sini. Artinya, minat mereka untuk ekspansi di sini enggak ada. Setelah untung, terus keluar," tutur Mohamad. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki kemudahan berusaha agar menarik investor asing ekspansi ke Indonesia dan berujung meningkatkan perekonomian negara.

"Dari jalur investasi dan pasar modal coba cari jalan keluarnya. PR utama masih di enforcing contract, perizinan, dan masalah hak milik properti," tandasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan ada nilai investasi sebesar Rp708 triliun dari investor yang belum dapat dieksekusi.

Kendalanya, lanjut dia, salah satunya prosedur perizinan yang masih panjang. Untuk itu, kata dia, pemerintah mewajibkan perizinan dari kementerian/lembaga terpusat di BKPM.

Selain itu, untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, BKPM meminta ada kolaborasi seluruh investasi asing di dalam negeri untuk bekerja sama dengan pengusaha di daerah.

Investasi yang diharapkan masuk, lanjut dia, ialah investasi yang menciptakan lapangan kerja dan menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Omnibus law

Saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk mengatasi hambatan investasi. Salah satunya dengan menuntaskan pembahasan paket RUU Omnibus Law yang terdiri atas perpajakan dan cipta lapangan kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa draf omnibus law perpajakan saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan dan rencananya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan ini.

Bila pembahasan berjalan lancar, pemerintah berharap bahwa RUU Omnibus Law akan dapat disahkan menjadi undang-undang pada paruh pertama tahun depan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan institusinya menunggu surat presiden (surpres) terkait omnibus law. Bila surpres telah diterima, pihaknya akan siap melakukan pembahasan.

Dengan tuntasnya RUU Omnibus Law, ada harapan bahwa investasi akan bertambah banyak masuk sehingga roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat dan itu membuat dampak perekonomian global dapat tertanggulangi. (Mir/Ifa/E-1)

BERITA TERKAIT