18 December 2019, 03:00 WIB

Ekonomi Global dan Indonesia 2020


Ekonomi Global dan Indonesia 2020 | Opini

MENJELANG pergantian tahun, banyak kalangan yang mencoba memprediksi bagaimana kinerja ekonomi Indonesia pada 2020. Namun, sebelum kita mencoba memprediksi bagaimana ekonomi nasional pada tahun depan, ada baiknya kita melakukan refleksi ekonomi nasional di 2019.

Mengingat capaian dan tantangan di 2019 akan memiliki dampak di tahun depan, baik melalui politik anggaran pemerintah, opsi kebijakan moneter Bank Indonesia, psikologis pelaku pasar, keyakinan konsumen, maupun minat investasi serta ekspansi usaha di tahun depan. Maka itu, membahas ekonomi Indonesia 2020 tidak dapat dipisahkan dengan apa yang terjadi di tahun sebelumnya.

Sepanjang 2019, yang beberapa hari lagi akan kita tinggalkan, ekonomi Indonesia mengalami tantangan, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, sejumlah faktor ikut berdampak pada ekonomi Indonesia 2019, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, penurunan permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia, Brexit, ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin.

Sementara itu, dari sisi domestik, sejumlah tantangan kita hadapi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, membesarnya sektor informal, posisi wait and see investor, sampai dengan tidak tercapainya pendapatan dari sektor perpajakan.

Meski ekonomi Indonesia dihadapkan dengan sejumlah tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ada di angka 5%. Rilis BPS menunjukkan bahwa pada kuartal III ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% dan secara akumulatif Januari-September ekonomi tumbuh 5,04%.

Pemerintah di sejumlah kesempatan sudah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sepanjang 2019 hanya mampu tumbuh di kisaran 5,04%-5,07% di bawah target APBN sebesar 5,3%.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga di angka 3,1% dengan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Yang perlu kita cermati ialah pada kuartal III pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 5,01%. Konsumsi rumah tangga selama ini berkontribusi rata-rata 54%-56% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Selain itu juga kinerja ekspor dan impor perlu diwaspadai seiring dengan perlambatan aktivitas manufaktur di Tanah Air.

Resesi atau perlambatan global 2020?

Satu hal yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga banyak kalangan di tingkat global ialah apakah akan terjadi resesi global pada tahun depan?

Banyak pihak yang memercayai pascaterjadinya fenomena inverted yield-curve diimbal hasil obligasi Amerika Serikat, maka hal tersebut di masa lampau menjadi prediktor yang cukup akurat untuk memprediksi terjadinya resesi.

Sejak Agustus 2019, banyak hipotesis bahwa Amerika Serikat diprediksi masuk ke fase resesi. Memantik kekhawatiran transmisinya ke perekonomian global seperti halnya yang terjadi pada krisis Subprime-Mortgage pada 2007-2008. Namun, sejumlah kalangan berpendapat lain bahwa kemungkinan 2020 yang akan terjadi ialah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan bukan resesi.

Hal ini didasarkan pada sejumlah data bahwa kinerja ekonomi Amerika Serikat meskipun mengalami tren penurunan. Namun, di sejumlah indikator masih mampu berkinerja baik seperti indikator angka pengangguran dan inflasi. Banyak analis yang memperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan mampu tumbuh di kisaran 2% tahun depan.

Selain perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok juga diproyeksikan hanya akan mampu tumbuh di kisaran plus minus 6%. Perlambatan ekonomi Tiongkok tentu akan berdampak pada negara yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, elastisitas perlambatan ekonomi Tiongkok ke Indonesia cukup besar. Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa setiap 1% ekonomi Tiongkok melambat akan berdampak plus minus 0,3% ke ekonomi Indonesia.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berdampak pada menurunnya aktivitas manufaktur yang menurunkan juga permintaan akan produk input yang di impor produsen Tiongkok dari negara lain, termasuk Indonesia. Selain itu, relokasi industri keluar dari Tiongkok ke sejumlah negara untuk menyiasati kenaikan tarif masuk ke Amerika Serikat juga diprediksi masih akan terjadi di 2020.

Saya pribadi meyakini bahwa probabilitas terjadinya resesi 2020 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perlambatan ekonomi global. Misalnya, IMF beberapa waktu lalu merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 direvisi ke bawah menjadi 3% dan diperkirakan rebound di tahun depan menjadi 4,6%. Sementara itu, Bank Dunia juga merevisi target pertumbuhan ekonomi 2019 menjadi 2,6% dan naik menjadi 2,7% tahun depan.

Eskalasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok menjadi penyebab utama mengapa ke dua lembaga internasional ini men-downgrade pertumbuhan ekonomi 2019 dengan tetap melihat adanya arah perbaikan di 2020.

Risiko adanya resesi global masih sangat terbuka. Meskipun kemungkinan yang lebih riil ialah perlambatan ekonomi global yang ditunjukkan dengan adanya tren melambatnya volume perdagangan dunia, aktivitas manufaktur global, melambatnya pertumbuhan investasi dan capital expenditure (capex) di sektor manufaktur global.

Respons mitigasi

Apa yang sedang dan diperkirakan akan terjadi di tingkat global dapat dipastikan, langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Transmisi gejolak eksternal ke ekonomi Indonesia biasanya dapat melalui jalur. Pertama, perdagangan, kedua pasar keuangan, dan ketiga investasi atau FDI. Sepanjang 2019, kita sudah merasakan dampak perlambatan ekonomi global melalui ke tiga jalur tersebut. Menurunnya volume perdangan dunia berdampak pada melambatnya kinerja ekspor nasional.

Sementara itu, fluktuasi dan volatilitas pasar keuangan dunia juga sempat kita rasakan dengan volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah. Melambatnya permintaan global juga membuat terbatasnya ruang ekspansi usaha dan investasi dalam aliran modal FDI ke negara emerging market, termasuk ke Indonesia.

Pola transmisi yang sama sepertinya akan kita alami pada 2020 ketika kondisi ekonomi global mengalami tekanan, perlambatan, atau bahkan resesi.

Selama ini ekonomi Indonesia pascareformasi diuji sejumlah external-shock seperti melonjaknya harga minyak mentah dunia di atas US$100/barel, krisis Suprime Mortgage, krisis utang Eropa, dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok.

Ekonomi Indonesia menunjukkan tingkat daya tahan (resiliency) yang sangat baik di antara negara-negara emerging market lainnya. Hal ini pula yang menjadi bekal dan optimisme bagi ekonomi nasional untuk menghadapi risiko gejolak ekonomi global pada 2020.

Hal ini juga tecermin dalam sejumlah indikator tingkat, baik indeks keyakinan konsumen dan indeks kondisi ekonomi dalam level optimistis di sepanjang 2019.

Selain modal confidence dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global, ekonomi Indonesia juga masih memiliki modal lainnya. Kebijakan fiskal dan alokasi anggaran dalam APBN 2020 dapat menjadi instrumen untuk countercyclical dalam memitigasi dampak perlambatan ekonomi global di tahun depan.

Dalam postur APBN 2020, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi di targetkan sebesar 5,3% angka inflasi 3,1%, nilai tukar Rupiah rata-rata dipatok Rp14.400/US$, SPN 3 bulan sebesar 5,4%, defisit anggaran sebesar 1,76% atau Rp307,2 triliun.

Sementara itu, target pengeluaran dipatok sebesar Rp2.540,4 triliun dan pendapatan sebesar Rp2.233 triliun. Selain APBN, modal lainnya bagi ekonomi Indonesia, yaitu BUMN nasional yang selama 5 tahun terakhir menjadi institusi penting bagi akselerasi pembangunan infrastruktur.

Tidak lupa juga, swasta nasional perlu diperkuat perannya terutama sinergi dengan BUMN. Selain itu, UMKM dan koperasi juga perlu terus diperkuat agar ekonomi Indonesia memiliki tidak hanya daya tahan, tetapi juga daya saing di tengah arus perlambatan ekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah telah menyampaikan 5 program prioritas pembangunan selama 2020, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi dan perizinan, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

Ke lima program prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam pos belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah, termasuk dengan dana desa dalam postur APBN 2020.

Tentunya efektivitas program prioritas di lapangan untuk memperkuat fundamental dan daya saing nasional akan sangat ditentukan sejumlah faktor pendukung, seperti kualitas koordinasi dan saling support pusat-daerah, sistem dan prosedur mengurangi inefisiensi dan high cost economy, serta pelibatan sebesar mungkin pelaku ekonomi.

Fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan industrialisasi, dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi nasional perlu terus diperkuat pada 2020.

BERITA TERKAIT