17 December 2019, 22:37 WIB

Anies Diminta Jangan Cuci Tangan Soal Colosseum


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Antara
 Antara
Anies Baswedan

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong angkat bicara soal pencopotan pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya, Alberto Ali. Menurutnya, permasalahan penghargaan Adikarya Wisata ke disktotek Colossseum menjadi tanggung jawab sepenuhnya Gubernur Anies Baswedan.

"Iya ini kan kecerobohan. Kalau soal pemberian penghargaan ini kan finalnya ada di tangan gubernur. Sehingga, karena finalnya di gubernur maka gubernur kan harus bertanggung jawab bukan cuci tangan," ungkap Gembong saat dihubungi, Jakarta, Selasa (17/12).

Pencopotan Alberto Ali merupakan buntut dari pencabutan penghargaan Nominasi Hiburan & Rekreasi-Klab Malam & Diskotik Anugerah Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum Club 1001.

 

Baca juga: Tagar #4niesCuciTangan Trending di Twitter

Baca juga: Soal Colosseum, Anies Dituding Korbankan Anak Buah

 

Pencabutan itu berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI, yang sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata dan Budaya terkait tempat usaha hiburan malam yang ditemukan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Gembong, seharusnya sebelum Anies menandatangani penghargaan Adikarya Wisata itu, harus diteliti dahulu.

"Pengambilan keputusan terakhir kan di gubernur, jadi prinsipnya enggak ada anak buah yang salah. Sebelum tandatangan, sudah dapat informasi selain dari dinas pariwisata. Kan bisa cari tahu informasi (nominasi penghargaan) dari lain. Jadi ini keputusan yang menurut saya bukan hanya masukan dari dinas, tapi masukan yang lain. Nah ini yang musti dicermati, saya kira seperti itu," tandasnya.

Gembong setuju apabila langkah mencopot kepala dinas bisa beri efek jera kepada kepala dinas lain. Namun, ia menekankan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas polemik penghargaan diskotek Colosseum adalah pemimpin daerah.

"Bahwa pimpinan punya hak untuk menghukum anak buahnya yang melakukan kesalahan, setuju saya. Supaya kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi. Tapi tanggung jawab bukan ke kepala dinas," tandasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT