17 December 2019, 19:48 WIB

Dibayangi Kebrutalan Polisi, Demonstrasi di India Terus Berlanjut


Melalusa Sushtira Khalida | Internasional

DEMONSTRASI yang menentang pengesahan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB) kembali meletus di India pada Selasa (17/12). Demonstrasi terjadi dipicu oleh dugaan kebrutalan polisi terhadap para demonstran yang memprotes UU kontroversial tersebut.

Pada Selasa (17/12), para demonstran berkumpul di Kolkata, negara bagian Benggala Barat, untuk melancarkan demonstrasi baru yang dipimpin oleh Menteri Kepala (Gubernur) Benggala Barat Mamata Banerjee.

Mamata merupakan seorang kritikus yang kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Demonstrasi lainnya juga meletus di negara bagian Kerala, yang terletak di India selatan. Tak hanya itu, beberapa demonstrasi pun direncanakan di gelar kembali di ibu kota India, New Delhi, pada Selasa (17/12) malam.

Demonstrasi juga memasuki babak baru hari ini, ketika petisi yang menyerukan penyelidikan atas tuduhan kebrutalan polisi di dua universitas di India utara disidangkan oleh Mahkamah Agung pada Selasa (17/12).

Baca juga : Protes Berujung Bentrokan di India

Sebelumnya pada Minggu (15/12) malam, beberapa demonstran melakukan pengrusakan dengan membakar kendaraan. Sementara itu, polisi menembakkan gas air mata dan menyerang demonstran mahasiswa, sebelum menyerbu masuk Universitas Jamia Millia Islamia di New Delhi.

Wakil Rektor Universitas Jamia Millia Islamia mengatakan, sedikitnya 200 orang terluka. Namun, polisi menyebut jumlah mahasiswa yang terluka hanya 39 orang dan 30 petugas polisi pun terluka, salah satunya dengan kondisi yang kritis.

Sementara itu masih di hari dan lokasi yang sama, sekelompok wanita muslim yang tampaknya merupakan mahasiswi membentuk barikade di sekitar mahasiswa pria yang diserang oleh polisi dengan tongkat.

Aksi heroik tersebut kini telah menjadi simbol demonstrasi yang mencekam di India.

Dalam sebuah video yang menjadi viral tersebut, keempat wanita muda itu bergegas mengelilingi pemuda itu ketika polisi dengan pakaian anti huru-hara membentaknya dengan tongkat bambu setinggi enam kaki yang disebut dengan lathi.

Mereka kemudian tampak mengibaskan jari-jari mereka kepada para aparat polisi dan berteriak "polisi kembali, kembali".

"Kami tidak takut pada pemerintah ini, polisi atau siapa pun," ungkap salah seorang mahsiswi sejarah Ayesha Renna, kepada saluran televisi India.

Bentrokan pada Minggu (15/12) malam tersebut, telah memicu kemarahan terhadap dugaan kebrutalan polisi yang menambah kemarahan massa. Human Rights Watch meminta aparat polisi India untuk menahan diri.

Amnesty International juga menyerukan agar dilakukan penyelidikan atas dugaan mahasiswa Universitas Muslim Aligarh di negara bagian Uttar Pradesh yang dipukuli oleh aparat polisi saat turun ke jalan.

Baca juga : Protes UU Kewarganegaraan, Enam Warga Negara Bagian India Tewas

"Mahasiswa memiliki hak untuk memprotes. Kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan protes secara damai tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun," terang Direktur Eksekutif Amnesty India Avinash Kumar dalam sebuah pernyataan.

Demonstrasi yang telah berlangsung beberapa hari, menyebabkan sedikitnya enam orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Demonstrasi di beberapa negara bagian itu menjadi tantangan besar bagi Modi sejak ia meraih kekuasaan pada 2014 lalu.

RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden India Ram Nath Kovind pada Kamis (12/12) malam, memungkinkan permohonan kewarganegaraan imigran dari tiga negara tetangga yakni Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan, diproses cepat bagi mereka yang beragama Hindu, Sikhisme, Budha, Jainisme, Parsi, dan Kristen.

UU Amendemen Kewarganegaraan yang mengecualikan pemeluk Islam dinilai bagian dari agenda nasionalis Hindu oleh PM Narendra Modi untuk memarginalkan pemeluk agama Islam di India.

Modi mengatakan muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan tidak termasuk dalam UU Amendemen Kewarganegaraan karena mereka tidak memerlukan perlindungan India. (AFP/OL-7)

BERITA TERKAIT