17 December 2019, 16:49 WIB

RI Tegaskan Komitmen Indonesia Perangi Korupsi di Konvensi PBB


Golda Eksa | Politik dan Hukum

Dok Kemenkumham
 Dok Kemenkumham
 Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Menteri Kehakiman Rusia Alksandr Konovalov

INDONESIA berkomitmen memperkuat dukungan terhadap posisi bersama dari grup Asia Pasifik, Gerakan Non Blok, dan Group 77, khususnya dalam memerangi kejahatan tindak pidana korupsi.

Penegasan itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menghadiri Conference of State Parties (CoSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Acara tersebut digelar pada 16-20 Desember 2019.

Melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (17/12), Yasonna juga mengemukakan bahwa pembahasan RUU KUHP yang nantinya menggantikan KUHP peninggalan masa kolonial sudah pada tahap finalisasi.

"RUU KUHP disusun secara demokratis dengan mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. KUHP yang baru merupakan representasi kehendak seluruh rakyat Indonesia," kata Yasonna.

CoSP UNCAC merupakan forum pertemuan yang digelar tiap dua tahun antarnegara yang menandatangani serta telah meratifikasi UNCAC. Masing-masing negara peserta pun diberikan ruang menyampaikan keadaan dan terobosan terkini dalam upaya memberangus praktik lancung, termasuk pelbagai kendala yang dihadapi.

Konferensi tersebut merupakan yang ke-8 sejak diselenggarakan pada 2006 di Amman, Yordania. Kali ini forum mengusung tema United Against Corruption atau Bersatu Melawan Korupsi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) itu dihadiri 186 negara pihak PBB dan sejumlah observer dari organisasi internasional dan NGO.

Yasonna membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Pepres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012-2025.

Menteri Yasonna menambahkan saat ini pemerintah RI juga sudah menetapkan UU 19/2019 tentang Perubahan atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU baru itu sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.

"Revisi atas UU KPK ini memasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan KUHAP dan meningkatkan perlindungan HAM dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi."

Selain itu, imbuhnya, dalam kerangka penegakan hukum khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional termasuk pemulihan aset. Ia pun mengajak masyarakat dunia dan negara pihak konferensi untuk melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai ketentuan Konvensi UNCAC.

"Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan dan kemauan politik, perbedaan sistem hukum, dual criminality, dan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh negara peminta bantuan kerja sama dari negara-negara lainnya, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke negara tersebut," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT