17 December 2019, 11:44 WIB

Sumsel Disebut Hanya Lalu Lintas Perdagangan Benih Lobster


Dwi Apriani | Nusantara

WACANA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membuka keran ekspor benih lobster menuai pro dan kontra. Meskipun Sumatera Selatan memiliki perairan yang luas, tapi nyatanya potensi pengembangan komoditas lobster (air laut) belum bisa dilakukan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan, Widada Krisna mengungkapkan wilayah Sumsel tidak memiliki lokasi perairan laut, dalam dengan karang serta salinitas tinggi sebagai lokasi pengembang biakan benih lobster. Sedangkan karakteristik perairan Sumsel cenderung berlumpur.

"Yang terdekat hanya Selat Bangka itupun kadar garamnya 30-33. Kalau Lobster butuh 34 lebih kadar garamnya. Jadi bukan wilayah kita, Sumsel itu hanya lokasi lalu lintas saja," tegasnya

Menurutnya, sebelum wacana dibukanya keran ekspor benih lobster muncul kepermukaan, kerap ditemukan pedagang yang kucing-kucingan menjual benih lobster. Tapi dengan wacana yang dikeluarkan Menteri KKP, Edhy Prabowo itu maka diharapkan masyarakat tidak lagi sembunyi-sembunyi menjual sehingga hasil ekspor akan berkontribusi bagi devisa negara.

"Kalau dulu mungkin Bu Susi beranggapan dengan larangan tersebut maksudnya untuk dibudidayakan sendiri namun pelaku usaha masih sedikit jadi tidak tercakup sehingga banyak benih lobster yang akhirnya dijual ilegal. Kalau kalian tahu nilainya menggiurkan sekali. Satu piring lobster dewasa bisa Rp600 ribuan," ujar Widada Krisna.

Ia pun siap mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan karena banyak aktivitas ilegal penjualan lobster.

"Dengan payung hukum yang ada maka dampaknya tentu untuk pemasukan bagi negara," lanjutnya.

Ia menilai belum saatnya untuk mengembangkan komoditas laut seperti Lobster di Sumsel. Justru Pemerintah melihat wilayah Sumsel lebih cocok untuk pengembangan udang atau ikan air tawar yang tak kalah besar potensinya.

"Contohnya udang yang sedang kita galakkan, selain Sungsang Pulau Maspari punya potensi besar untuk pengembangan air payau," tegasnya.

baca juga: Potensi Tunggakan Pajak Mobil di Babel Mencapai Rp500 Miliar

Sementara Itu, Humas Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian kelas I SMB II Palembang, Erik Ariyanto mengatakan pihaknya tak memiliki data lalu lintas lobster air laut yang belakangan ramai dibicarakan.

"Sumsel tidak ada. Kalaupun ada itu lobster air tawar yang tidak masuk larangan tersebut," tandasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT