17 December 2019, 13:30 WIB

FPI Apresiasi Anies Cabut Penghargaan untuk Diskotek Colosseum


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

MI/Insi Nantika Jelita
 MI/Insi Nantika Jelita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

FRONT Pembela Islam (FPI) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut penghargaan Adikarya Wisata ke Diskotek Colosseum. Pembatalan penghargaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Senin (16/12).

"Alhamdulillah, tentu kita apresiasi langkah pencabutan tersebut. Pak Anies selaku gubernur mengakomodasi aspirasi umat beragama untuk menjadikan ibu kota negara sebagai kota yang mencerminkan  berkepribadian dalam budaya, berdaulat secara politik, dan berdikari secara ekonomi," ungkap Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (17/12).

Munarman mengatakan budaya di ibu kota Jakarta bukanlah sesuatu yang hedonis, melainkan budaya yang antimaksiat.

FPI menentang keras penghargaan Adikarya Wisata tersebut lantaran diskotek dianggap tempat hura-hura dan menyebut tempat yang tidak ada manfaatnya.

Baca juga: Soal Colloseum, Anies Dituding Korbankan Anak Buah

"Budaya yang dikembangkan dan dipromosikan serta di-support adalah budaya yang antimaksiat dan antikemungkaran, bukan budaya yang hedonis yang penuh kemaksiatan," tutur Munarman.

"Masih banyak potensi budaya atau pariwisata di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan dari pada sekedar hiburan malam dan hura hura," lanjutnya.

Pemprov DKI mendapatkan tekanan dari berbagai pihak soal penghargaan ini. Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim yang menilai penghargaan itu dibebastugaskan. Alasannya, mereka dinilai tidak cermat saat melakukan penilaian terhadap penghargaan yang diberikan dua tahun sekali tersebut

"Semoga Pak Anies tetap Istiqomah berada di jalan yang diridhoi Allah. Semoga tetap dalam barisan kaum nalar akal sehat dalam memimpin Jakarta. Sekali lagi, semoga Pak Anies dapat terus menerus berkonsultasi dengan para alim ulama dalam mengembangkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta," tandas Munarman. (OL-2)

BERITA TERKAIT