16 December 2019, 13:37 WIB

NasDem: Dewas KPK Jangan Orang Partisan


Whisnu Mardiansyah | Politik dan Hukum

SEKRETARIS Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mewanti-wanti agar dewan pengawas (dewas) KPK merupakan sosok independen, tidak berafiliasi dengan partai politik. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan di lembaga pengawas antirasuah itu.

"Dewas jangan orang partisan. Tentu jangan dari kalangan partai. Tentu kita minta Pak Jokowi menghindari mengangkat dewas yang punya afiliasi atau partisan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Menurut Saan, masih banyak sosok-sosok kompeten dan independen dari kalangan akademisi yang layak menempati jabatan dewas KPK. Pun yang pernah berkecimpung di lembaga antirasuah.

"Apakah mereka yang pernah di KPK, atau akademisi atau tokoh masyarakat. Tapi yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Baca juga: Dewas KPK Harus Diisi Orang-Orang Pro Pemberantasan Korupsi

Kendati demikian, Saan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih Dewan Pengawas KPK. Dengan catatan memiliki rekam jejak yang bersih dan berintegritas.

"Pertama, dari sisi integritas itu jadi penting, kredibilitasnya dan punya track record di pemberantasan korupsi dan punya komitmen di pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemilihan anggota Dewas KPK dalam tahap finalisasi. Sosok terpilih itu akan diperkenalkan kepada publik saat pelantikan pimpinan KPK anyar pada 20 Desember 2019.

Pemilihan Dewas KPK berbeda dengan seleksi pimpinan KPK. Presiden diminta memilih langsung lima sosok terbaik menduduki posisi yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu.

Sejumlah nama yang santer menduduki posisi itu di antaranya mantan anggota panitia seleksi pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto, mantan Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki dan mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.(OL-5)

BERITA TERKAIT