15 December 2019, 10:10 WIB

Stunting Masalah Bangsa, Gerakan Makan Ikan Bisa Jadi Solusi


Antara | Humaniora

Ist
 Ist
Menteri KKP Edhy Prabowo (kiri) saat menunjukkan kebolehannya memasak pada acara Indonesia Seafood Expo 2019 di JCC, Sabtu (14/12).

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyatakan bahwa masalah stunting atau gagal tumbuh merupakan salah satu persoalan terbesar bangsa yang dapat diatasi dengan bekerja sama, termasuk dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Stunting salah satu masalah terbesar bangsa," kata Edhy dalam acara Indonesia Seafood Expo 2019 di Jakarta Convention Center, Sabtu (14/12).

Menurut dia, hal itu harus dikomunikasikan dengan ibu-ibu PKK karena dengan fungsinya untuk memberdayakan kesejahteraan keluarga, maka berarti pusat kekuatan negeri ini juga berada di pundak mereka.

Menteri KKP juga berpendapat bahwa bila telah berkomunikasi dengan ibu-ibu PKK untuk memperoleh solusi, maka lebih dari 80% permasalahan bangsa juga dapat selesai.

Edhy menyatakan, pihaknya juga siap bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengatasi beragam persoalan bangsa seperti gagal tumbuh, dengan berbagai kementerian.

Sebelumnya, KKP telah meminta kepada kepala daerah di wilayah pesisir untuk turut serta memberantas permasalahan gagal tumbuh tersebut di daerah masing-masing.

"Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bangkit melawan stunting. Ikan adalah salah satu solusi jawaban menentang untuk memberantas stunting di Indonesia," ujar Edhy dalam acara Marine and Fisheries Business Investment Forum (MFBIF) di Jakarta, Jumat (13/12) kemarin.

Pemberantasan gagal tumbuh, lanjut dia, merupakan salah satu program KKP ke depan, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.


Baca juga: Model Baru UN Jangan Bebani Pelajar


Selain KKP, Perum Bulog juga telah menginisiasi integrasi bersama kementerian/lembaga terkait sosialisasi percepatan penyediaan beras bervitamin atau fortifikasi guna menekan angka gagal tumbuh dan anemia di Indonesia.

"Perum Bulog siap bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan yang sama untuk penyediaan tambahan gizi bagi masyarakat, maupun dengan konsumen di setiap lini untuk penyediaan pangan sehat bergizi," kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Rabu (11/12).

Beras fortifikasi diharapkan dapat menjadi jembatan integrasi kebijakan antarpemerintah sehingga dapat mengurangi serta menangani prevalensi stunting dan anemia di Indonesia melalui integrasi dengan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pengelolaan CBP serta program pangan lainnya.

Menurut Gatot, dengan integrasi kebijakan, maka ke depannya juga diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa yang kreatif, produktif dan berdaya saing tinggi.

Adapun fortifikasi pangan di Indonesia bukan hal yang baru. Pada 1986, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil mengatasi masalah penyakit gondok melalui kebijakan yang mewajibkan fortifikasi garam dengan iodium.

Pada 2003, Pemerintah juga telah mewajibkan fortifikasi tepung terigu dengan enam jenis vitamin dan mineral. Fortifikasi minyak goreng dengan Vitamin A juga sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan sedang dalam proses untuk diwajibkan. (OL-1)

BERITA TERKAIT