15 December 2019, 09:45 WIB

Model Baru UN Jangan Bebani Pelajar


Insi Nantika Jelita | Humaniora

ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/hp.
 ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/hp.
Ilustrasi UNBK HARI PERTAMA DI PAPUA

PENGHAPUSAN ujian nasional (UN) yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim, Rabu (11/12), menjadi topik perbincangan hangat pekan ini dengan beragam respons.

Sejumlah siswa dan guru yang dihubungi Media Indonesia mengaku gembira, tetapi sekaligus mempertanyakan tolok ukur untuk menilai kemampuan siswa. Sebagaimana kata Irene Samara dan Adinda Putri Azahra, keduanya menuntut ilmu di SMA Negeri 31 Jakarta.

"Bagus bisa mengurangi stres karena kami juga ada ujian sekolah, try out SBMPTN, dan ujian mandiri (masuk universitas). Itu semua mepet waktunya, ribetin kami. Namun, saya kecewa, kok perubahan UN itu enggak di 2020, pas saya UN," kata Irene.

Lain halnya dengan Adinda Putri Azahra yang menilai perubahan UN itu membuat para siswa tidak lagi serius belajar. Pasalnya, perubahan sistem UN nanti mengedepankan kemampuan nalar siswa. "Malah bisa diremehkan sama siswa. Jadi, males belajar gitu. Terus tolok ukurnya enggak bisa dilihat. Kalau dengan angka, kita tahu unggul atau kurang di mata pelajaran apa," ujar Adinda.

Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim memang memodifikasi UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Asesmen dan survei itu dilaksanakan di tengah bukan di ujung setiap jenjang pendidikan, yakni di kelas 4 untuk setingkat SD, kelas 8 untuk setingkat SMP, dan kelas 11 untuk setingkat SMA.

Dengan demikian, semua yang terlibat dalam proses pendidikan masih punya waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi serta karakter siswa.

Wakil Kepala SMAN 31 Jakarta Bidang Kurikulum, Cipto Rojo, menyatakan ada plus-minus terkait perubahan sistem UN. "Dari sisi psikologis, itu bisa mengurangi stres. Namun, dilihat juga bagi anak yang daya juangnya rendah. Mereka bisa enggak termotivasi dengan sistem UN baru. Ini harus ada solusinya, bagaimana menilai kompetensi anak sesuai tingkatan?"

Kepala SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati, mengatakan perlunya sistem pengganti untuk menjadi tolok ukur kelulusan siswa yang lebih baik.

"Saya setuju kalau mau dikembalikan pada sistem sebelumnya, semua diuji. Teknis UN sedikit merepotkan bagi sekolah unit baru sebab alat penunjang seperti perangkat komputer belum memadai. Namun, secara psikologis, siswa selalu khawatir menjelang UN."

Patut dilakukan

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Profesor Supardi, mengatakan, yang dilakukan Mendikbud ialah menerjemahkan visi dan misi presiden. Ia menganggap kebijakan mengenai pendidikan bukan berganti-ganti, tetapi Mendikbud saat ini melakukan hal yang tidak dilakukan pendahulunya.

"Ini yang mungkin diharapkan dari menteri yang lama. Namun, Presiden mungkin tidak mendapatkannya atau ekspektasinya tidak sejalan," ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan bahwa pembenahan dalam pendidikan di Indonesia patut dilakukan. Selain mengganti sistem UN yang dianggap memberatkan siswa dan orangtua, menurutnya, pembenahan harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar pendukung seperti guru-gurunya, sarana dan prasarana, serta pembiayaan supaya kualitas pendidikan merata.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pihaknya mendorong pemerintah untuk membuat grand design pendidikan nasional. Hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang mumpuni.

"Iya, kami mendorong pemerintah untuk menyusun grand design pendidikkan nasional. Namun, itu harus di bawah koordinasi minimal wapres. (Ind/Ata/N-3)

BERITA TERKAIT