14 December 2019, 09:45 WIB

BPK Serius Terapkan Kode Etik, Sanksi Berat Ancam Pelanggar


Ihfa Firdausya | Politik dan Hukum

ANTARA/M Risyal Hidayat
 ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serius dalam mencermati dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran kode etik BPK.

Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK tidak segan-segan menjatuhkan sanksi etik tingkat berat berupa pemberhentian tetap sebagai pemeriksa apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna ketika membuka acara Workshop Implementasi Kode Etik BPK di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/12).

Workshop tersebut dihadiri Anggota MKKE, Gubernur NTT, para Bupati dan Wali Kota di wilayah NTT, Ketua DPRD wilayah NTT, Inspektorat BPK, pegawai BPK, serta pegawai lingkungan pemerintah daerah di wilayah NTT.

Baca juga: Dwi Teguh Wibowo Raih Gelar Pejabat Tinggi Terbaik ASN 2019

Lebih lanjut, Agung menjelaskan definisi dari pelanggaran kode etik adalah setiap tindakan yang dapat mengganggu independensi BPK.

"Penting untuk dijelaskan kode etik BPK itu bersifat unik. Sesuatu yang barangkali bukan merupakan masalah di tempat lain menjadi masalah di Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.

Ia mencontohkan anggota atau pemeriksa BPK tidak diperkenankan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan pengeloalaan keuangan. Seorang anggota atau pemeriksa BPK yang memberikan bimbingan teknis ancaman sanksinya adalah pemecatan.

"Jadi, bapak-bapak jangan pernah mengundang pimpinan BPK, baik kepala perwakilan maupun jajaran di bawahnya untuk memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang bapak-bapak lakukan. Mereka boleh diundang untuk menjelaskan temuan pemeriksaan dan rekomendasinya, tetapi tidak boleh diundang untuk memberikan bimbingan teknis," jelasnya.

Inspektur Utama BPK Ida Sundari yang juga pemateri dalam workshop tersebut mencontohkan hal lain dalam implementasi kode etik BPK.

Ia mengimbau pihak-pihak yang akan diperiksa untuk tidak memberikan konsumsi kepada auditor BPK.

Ida mengatakan para auditor telah mendapatkan uang untuk melakukan pemeriksaan baik dari segi transportasi, akomodasi, dan uang harian.

"Jadi bagi para entitas, pada saat auditor melakukan pemeriksaan, tidak perlu memberikan konsumsi atau makan kepada para auditor," ujarnya.

Namun, ada pengecualian untuk memberikan konsumsi ketika entry meeting atau makan malam.

"Jadi selama pemeriksa melakukan pemeriksaan di tempat audity, tidak perlu diberikan makan siang. Para pemeriksa sudah diberikan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan selama proses pemeriksaan," imbuhnya.

Saat ini, kode etik BPK diatur dalam Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018. Peraturan tersebut berisi nilai-nilai dasar BPK dalam bentuk kewajiban dan larangan bagi Anggota BPK maupun pemeriksa BPK, serta jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) jika kewajiban atau larangan tersebut dilanggar.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap peringatan implementasi kode etik ini dapat membuat BPK lebih baik lagi.

"Sebelumnya BPK sudah bagus, tapi ini membuat lebih baik lagi bahwa seluruh pemeriksa mempunyai integritas, profesionalismenya dapat dipertanggungjawabkan, kalau tidak dia akan masuk majelis," tuturnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT