14 December 2019, 05:30 WIB

Sekolah Tiga Hari


Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. | Opini

WALAUPUN kita tahu betapa beratnya tuntutan kognitif-akademis yang sering dihadapi siswa di sekolah, kita tak kuasa mengurangi itu semua. Ada kekhawatiran seolah mengurangi jam belajar siswa sama artinya dengan mengurangi perbekalan mereka untuk menyongsong masa depan.

Juga, meskipun tidak setiap anak berbakat menjadi pemikir teoretis, kita tetap sering kurang percaya diri untuk mengajarkan penerapan dan kemanfaatan ilmu baru tanpa istilah abstrak kepada para siswa. Sebaliknya, anak (siswa) tetap kita perkenalkan dan kita minta menghafal sebutan-sebutan ilmiah yang 'entah apa artinya'.

Kemudian, meskipun kita tahu akan pentingnya kepribadian, proporsi antara pendidikan karakter dan kognitif di sekolah tetap lebih didominasi oleh hal yang disebut belakangan.

Lalu, meskipun orangtua (keluarga inti) sejatinya ialah guru utama bagi anak (siswa), faktanya, peran sebagai pendidik sekaligus pengajar itu kita tumpukan lebih ke bahu para guru di sekolah. Dengan melakukan itu, kita seolah menemukan pihak yang dapat dikambinghitamkan kapan saja manakala anak-anak dirasakan melalui lintasan perkembangan yang tidak sewajarnya.

Kembali ke hakikat

Tidak sedikit pihak yang sinis ketika membaca berita bahwa Kak Seto merekomendasikan waktu belajar hanya tiga hari per pekan. Respons negatif itu sesungguhnya wajar karena media tidak menulis secara utuh penalaran di balik rekomendasi sekolah tiga hari itu.

Narasi 'bersekolah tiga hari per pekan' sebenarnya bertitik tolak dari paradoks yang terlukis pada alinea-alinea awal tulisan ini. Kebingungan publik perlu diluruskan dengan kembali mengingatkan semua pihak akan inti sari edukasi. Edukasi semakin lama semakin terkunci pada penyekolahan. Pengerdilan makna edukasi seperti itu berdampak pada kegaduhan setiap tahun. Dari penerimaan siswa baru hingga penyelenggaraan ujian akhir nasional (UAN).

Penyekolahan, yakni mengirim anak ke suatu bangunan dan lingkungan yang disebut sebagai sekolah, pula yang berekses pada munculnya 'kasta' sekolah favorit (mahal!) dan sekolah biasa.

'Tiga hari bersekolah' bukan sebatas wacana. Juga, bukan sekadar iming-iming bahwa bersekolah sekian hari bisa menghasilkan anak didik yang mampu menembus perguruan tinggi bereputasi tinggi.

'Tiga hari bersekolah' ialah narasi, bahkan sudah menjadi aksi nyata tentang bagaimana edukasi secara bertahap didudukkan kembali sebagai pendidikan, bukan penyekolahan. 'Tiga hari bersekolah' ialah judul sebuah sistem yang menarik orangtua dari tepi ke titik sentral yang merupakan upaya pencerdasan dan pematangan anak.

Guru di sekolah tetap penting. Namun, porsi lebih proporsional diberikan kepada orangtua selaku aktor utama penciptaan sumber daya manusia unggul. Ini pula kerangka kerja untuk memfungsikan bapak dan ibu guru di sekolah, 'tak lebih' sebagai mitra orangtua.

Deskripsi di atas semestinya dapat meredakan kekhawatiran sebagian kalangan ketika bertanya "Tiga hari bersekolah, lalu hari-hari selebihnya bagaimana?"

Ketika orangtua memiliki persepsi bahwa edukasi bukan semata-mata penyekolahan, orangtua (semestinya) berpikir secara sistemik. Mengirim anak ke sekolah hanya satu subsistem dari subsistem-subsistem edukasi lainnya.

Hari-hari anak tidak ke sekolah bukanlah rentang waktu vakumnya edukasi. Edukasi tetap berlangsung, tapi bukan hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga bisa dilakukan di rumah, di pasar tradisional, di kantor ayah bunda, atau bahkan di panti asuhan.

Guru utama selama hari-hari anak tidak ke sekolah itu ialah orangtua. Sementara itu, guru pendampingnya bisa tenaga kebersihan, polisi, pedagang, ataupun sesama anak.

Pendekatan sedemikian rupa bukan merupakan format tunggal, melainkan salah satu pilihan yang dapat diambil anak dan orangtua serta sudah diakui negara. Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal dan informal.

Pendidikan formal berlangsung di sekolah dengan waktu lima hingga enam hari per pekan. Pendidikan informal dijalani siswa bisa di lembaga kursus, bimbingan belajar, atau dengan homeschooling.

Homeschooling sendiri mempunyai sejumlah variasi, yakni homeschooling tunggal, yang mana anak belajar sendiri bersama keluarga. Kedua, homeschooling majemuk, yang mana dua hingga tiga keluarga berhimpun menjadi satu.

Yang ketiga, homeschooling komunitas, yaitu anak-anak datang ke sekolah dengan sifat nonformal. Dalam variasi ketiga ini, anak datang ke sekolah tiga atau empat kali per pekan. Pada setiap kunjungan, durasi belajar bisa tiga jam, empat jam, atau lainnya.

Kekhawatiran akan timpangnya proses pencerdasan anak, yaitu tajam secara kognitif, tap tumpul secara emosional dan hampa secara spiritual dapat teratasi dengan program edukasi semacam homeschooling ini.

Keletihan akademis pun akan terobati, baik yang menjangkiti para siswa maupun yang mewabah di kalangan para guru. Bukankah kita semua mafhum bahwa bagi anak: bermain ialah belajar dan belajar ialah bermain?

Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi secara masif sebagaimana didengungkan Mas Menteri Nadiem, bukan berarti menihilkan unsur insani dalam proses edukasi. Justru, tiga hari tidak ke sekolah memungkinkan anak-anak kembali ke tempo doeloe, ke pendekatan ortodoks bahwa murid dan guru harus bertatap muka di tempat yang sama. Bedanya, dengan pendekatan homeschooling, guru-guru yang menjumpai anak bukanlah mereka yang tergabung dalam PGRI atau IGI.

Demikianlah pelurusan terhadap 'tiga hari bersekolah' yang secara kurang pas telah viral hari-hari belakangan ini. Akhirnya, izinkan saya menggarisbawahi bahwa rumah bukan sekadar tempat bagi anak saat berangkat dan pulang sekolah.

Rumah juga berfungsi sebagai sekolah tempat belajar serta 'tiga hari bersekolah' bukan lagi batas waktu bagi anak untuk menjadi terdidik. Edukasi bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semoga.

BERITA TERKAIT