13 December 2019, 16:11 WIB

Menkeu Optimistis Penerimaan Negara Meningkat


Faustinus Nua | Ekonomi

MI/Pius Erlangga
 MI/Pius Erlangga
Menkeu Sri Mulyani

MENTERI Keuangan Sri Mulyani optimistis adanya peningkatan penerimaan negara dalam dua minggu terakhir tahun ini. Hal tersebut mengingat kinerja penerimaan negara baru mencapai 74% hingga November dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pokoknya nanti akan kita selesaikan seluruhnya, kan akhir tahun ini (tinggal) dua minggu. Kita lihat pergerakkan dari seluruh belanja-belanja yang confirm dan tidak confirm, yang bisa cair dan tidak cair," kata Sri Mulyani di sela-sela acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Jumat (13/12).

Perempuan yang karib disapa Ani ini mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan penerimaan dalam dua minggu terakhir. Semua instrumen perpajakan, seperti penerimaan pajak, bea dan cukai, dividen dan penerimaan bukan pajak akan digenjot penerimaannya.

"Intensitas kita adalah untuk semuanya, nanti kalau ada suatu statement semuanya akan cair. Bergerak terus," ujarnya.

Pihaknya pun akan terus menjaga defisit fiskal. Menurutnya, defisit fiskal terjaga di kisaran 2,2%, atau masih berada di bawah batas atas yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang.

"Jadi kami tetap akan menjaga defisitnya di kisaran yang sudah kita sampaikan berkali-kali di sekitar 2,2%, kita jaga di sekitar itu. Kita cukup optimistis," tambahnya.

Baca juga: Penerapan NPWP pada E-Commerce Dorong Penerimaan Negara

Dengan dijaganya defisit agar tidak melebar jauh dari target APBN, maka dampak kebijakan fiskal saat ini pun tidak berlanjut di tahun 2020. Pasalnya, meski telah ditetapkan target di dalam APBN, namun itu lebih kepada agregat semata.

Sementara kebijakan yang dijalankan ke depan, lanjutnya, akan tetap berdasarkan pada kondisi riil yang ada di lapangan.

"Perubahan dan pergerakan dari sisi penerimaan yang sifatnya aktual menjadi baseline kita untuk tahun depan. Fiskal adalah instrumen, jadi buat kita walaupun ini sudah disampaikan dalam UU, kita harus terus melihat kondisi ekonomi yang nyata, yang muncul, kemudian akan kita respons," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT