13 December 2019, 07:59 WIB

Hasil Survei KUB 2019: Tak Ada Daerah Tidak Rukun dan Intoleran


Siswantini Suryandari | Humaniora

MI/Bary Fathahilah
 MI/Bary Fathahilah
 indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 menunjukkan angka tinggi di seluruh Indonesia. 

BALITBANG Diklat Kementerian Agama baru saja merilis survei tentang indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019. Ketua Tim Survei Prof Dr Adlin Sila menegaskan bahwa temuan survei menunjukan indeks kerukunannya tinggi di seluruh Indonesia.

"Tidak ada satu pun temuan indeks yang menyatakan ada daerah yang tidak rukun atau tidak toleran. Semua daerah rukun dan toleran," tegas Adlin dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2019).

Bahwa ada perbedaan indeks antara satu daerah dengan daerah lain, Adlin Sila mengatakan, hal itu lebih pada potret adanya dinamika di masing-masing daerah. Data yang didapat dalam survei ini juga tidak mewakili agama, melainkan area.

"Jadi perbedaan indeks bukan karena agama, tetapi faktor sosial demografis, budaya, dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya.

Sehubungan itu, hasil survei ini bukan untuk membandingkan satu daerah dengan daerah lain.

"Kerukunan sangat kontekstual, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan," jelasnya.

Adlin Sila mengatakan, indeks KUB yang disurvei Kemenag untuk mengukur persepsi masyarakat tentang indikator-indikator kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Sehingga, skor indeks tinggi atau rendah diperoleh dari kondisi psikososial masyarakat sebagai hasil dari realitas pengalaman sehari-hari dalam interaksi antar sesama pemeluk agama.

"Skor indeks akan tinggi ketika masyarakat (responden) tidak ada sedikitpun resistensi pada konsep yang ditanyakan. Sebaliknya, indeks akan rendah ketika banyak masyarakat suatu daerah yang resisten atas item-item yang dipertanyakan," tuturnya.

baca juga: Presiden Dukung Penuh Penghapusan Ujian Nasional

Secara internal, indeks KUB juga memiliki fungsi untuk menentukan tindakan pemberdayaan yang harus dilakukan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat.

"Pun, bisa juga dimanfaatkan Pemda sebagai bahan dalam perumusan kebijakan," tandasnya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT