13 December 2019, 08:40 WIB

Moderasi Jalan Tengah Hadapi Radikalisme


Ardi Teristi | Politik dan Hukum

MI/Ardi Teristi Hardi
 MI/Ardi Teristi Hardi
 Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pidato bertajuk Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi.

INDONESIA belakangan ini seakan berada dalam darurat radikal dan radikalisme. Untuk itu, moderasi harus menjadi arus utama untuk menghadapi radikalisme.

"Moderasi diperlukan sebagai jalan alternatif menuju deradikalisasi yang sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi tengah dan karakter bangsa Indonesia yang moderat," kata Prof Haedar Nashir dalam pidatonya bertajuk Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi, di Sportorium Universitas Muhammadiyah,  Yogyakarta, kemarin.

Haedar menyebut moderasi menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Moderasi Indonesia dan keindonesiaan merupakan keniscayaan bagi kepentingan masa depan yang sejalan dengan landasan, jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan. Hal tersebut terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan spirit para pendiri bangsa.

"Indonesia harus dibebaskan dari segala bentuk radikalisme, baik dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang menyebabkan Pancasila dan agama-agama kehilangan titik moderatnya yang autentik di negeri ini," kata dia.

Sebelum memaparkan pandang-an soal moderasi, Haedar sempat mengkritik terminologi radikalisme di Indonesia yang menjadi bias dan peyoratif. Pasalnya, objek radikalisme hanya ditujukan pada radikalisme agama, khususnya Islam.

Radikalisme, jelasnya, harus dimaknai sebagai pandangan dan orientasi ektrem dan keras yang melahirkan banyak masalah yang merugikan hajat hidup rakyat.

Semua pandangan yang bertentangan dengan spirit kemerdekaan seperti radikalisme ideologi, politik, ekonomi, dan budaya dapat disimpulkan sama bermasalah dengan radikalisme atau ekstremisme beragama.

Haedar pun menawarkan agar mengakhiri penyebutan deradikalisasi dan diganti dengan moderasi. Cara pandang yang berlebihan dengan orientasi deradikalisasi atau deradikalisme yang overdosis dapat menjurus pada suatu paradoks.

"Melawan radikal dengan cara radikal akan bermuara melahirkan radikal baru, sehingga Indonesia menjadi terpapar radikal dan radikalisme," tegasnya.

 

Keutuhan

Menteri Agama Fachrul Razi sependapat dengan Haedar soal konsep moderasi, terutama terkait keagamaan. "Identitas keislaman (bagi yang beragama Islam) dan nation atau bangsa merupakan keutuhan," katanya.

Artinya, jelasnya, jika nation saja tanpa melihat Islam, akan salah atau bisa menyimpang jauh. Namun, kalau Islam saja tanpa melihat nation, kurang pas untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. "Saya tidak hanya menyampaikan moderasi di dalam, tetapi juga ke luar (negeri)," ujarnya.

Ia menilai Islam di dunia kini memiliki program moderasi, misalnya Arab Saudi. Di sana penguatan identitas Islam dan nation menjadi satu kotak (strengthen Islamic and nation in identity).

Dia menyebutkan moderasi beragama sudah sejak empat tahun lalu dijadikan arus utama program Kementerian Agama. "Jadi moderasi beragama seperti yang disampaikan Haedar itu, sudah sejak empat tahun lalu dikampanyekan dan menjadi program prioritas Kemenag," paparnya.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, menegaskan bahwa strategi moderasi merupakan jalan tengah yang sangat tepat digunakan dalam menangkal radikalisme. (Rif/Gol/AU/P-3)

BERITA TERKAIT