13 December 2019, 07:40 WIB

Sosialisasikan Pertanian ke Generasi Milenial


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

POLA komunikasi lembaga pemerintah kepada publik terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Informasi yang diberikan kepada publik pun haruslah menyeluruh dan seirama dengan ciri khas publik yang dituju.

Selain melalui media massa, informasi terkait dengan kinerja instansi dapat pula disalurkan melalui ragam medium, salah satunya media sosial. Demikian dikatakan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ibnu Hamad, dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Pelibatan Partisipasi Publik dalam Sosialisasi Pembangunan Pertanian yang dihelat Kementerian Pertanian dan Media Indonesia di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

"Partisipasi publik itu harus diartikan bagaimana rakyat memberikan promosi sektor pertanian. Sekarang ini eranya generasi milenial, hidupnya dalam layar," kata Ibnu.

Menurutnya, ciri khas generasi milenial dalam mengonsumsi informasi didasari dua hal, yaitu influencer dan follower. Kementan harus mampu menerobos gaya lama dalam berkomunikasi dan mulai masuk ranah media sosial. "Agar partisipasi publik meningkat, humas Kementan harus melakukan pendekatan dengan menciptakan influencer tokoh petani milenial."

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menekankan Kementan memiliki siklus isu berulang yang harusnya dapat disampaikan dengan baik kepada khalayak. Publik, khususnya generasi milenial pun membutuhkan informasi tepat dan akurat dari sumber tepercaya.

"Setiap bulan akan keluar data inflasi dan yang menjadi sorotan itu pertanian, tiap triwulan ada data PDB (produk domestik bruto) dan pertanian selalu di bawah PDB ekonomi. Jadi, sebenarnya ini bisa dijelaskan secara detail karena itu rutin," tutur Tauhid.

Ia juga meminta Kementan membuka ruang lebih luas untuk dikritik dan dikoreksi. Sebagai instansi pemerintahan, hal itu seharusnya bisa dimaklumi karena publik memainkan peran sebagai pengawas.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Andi Akmal mengingatkan Kementan untuk kembali meninjau apa yang ingin dipublikasikan. Dia mencontohkan program 100 hari yang diusung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Memang perlu hati-hati menyampaikan ke publik. Kalau itu tidak terlaksana, nanti publik akan kecewa. Jadi, nanti wajar kalau ditagih."

Dalam menanggapi berbagai masukkan itu, Kepala Biro Humas Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan pihaknya akan terus memperbaiki cara menyampaikan informasi kepada publik. Selama ini Kementan telah berusaha menyampaikan informasi berdasarkan data yang didapat dari tim di lapangan.

Kuntoro memastikan pihaknya akan terus menyosialisasikan sektor pertanian sehingga minat publik, terutama milenial, terhadap pertanian Indonesia meningkat. (Mir/X-8)

BERITA TERKAIT