13 December 2019, 06:30 WIB

Pertanian Meredam Krisis


Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian | Opini

Dok.MI/Seno
 Dok.MI/Seno
Opini

HINGGA saat ini, perekonomian global masih menunjukkan kondisi belum kondusif. Perang dagang antara dua raksasa ekonomi, Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam beberapa waktu terakhir juga menimbulkan sentimen negatif terhadap perekonomian negara-negara di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III 2019, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02% secara tahunan. Relatif melambat jika dibandingkan dengan kuartal I dan II 2019 yang tumbuh 5,07% dan 5,05%.

Di balik kondisi perekonomian global yang sedang lesu, sektor pertanian diyakini bisa menjadi tumpuan harapan dalam menjaga perekonomian nasional.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12), mengutarakan peran penting dan strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional.

Presiden menekankan bahwa sektor pertanian tidak hanya menjadi penyedia pangan bagi 267 juta jiwa rakyat Indonesia, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, menekan angka kemiskinan, serta menyumbang kontribusi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Setidaknya sejarah mencatat ketika krisis ekonomi besar menerjang pada 1998, sektor pertanian Indonesia bisa bertahan, bahkan tetap tumbuh positif. Saat itu, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sekitar 0,26%. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional sedang ambruk hingga mencapai nilai minus (-13,10%).

Begitu pula saat krisis pada 2008, krisis yang menyebabkan kehancuran sistem keuangan dunia. Dampaknya ialah kelumpuhan pada banyak sektor di seluruh dunia. Berjatuhan pula korban-korban dari negara-negara industri Eropa dan beberapa negara eksportir Asia. Namun, sekali lagi patut disyukuri bahwa PDB Indonesia pada tahun tersebut masih tumbuh sebesar 6,1% terhadap tahun 2007. Pertumbuhan PDB tanpa migas bahkan meningkat 6,5%.

Bila ditelusuri kondisi saat itu, pada struktur PDB, menurut lapangan usaha, penurunan terjadi pada hampir semua sektor. Tercatat hanya tiga sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi.

Sektor pertanian bahkan tercatat naik signifikan dari 13,7% pada 2007 menjadi 14,4% pada 2008. Gambaran ini menunjukkan jika kinerja sektor pertanian memiliki pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional kita.

Kinerja positif sektor pertanian pada 2008 juga terlihat dari catatan neraca perdagangan ekspor-impor. Volume ekspor pertanian tahun tersebut mencapai 29.287.752 ton atau naik 12,9% jika dibandingkan dengan 2007, sebanyak 21.257.150 ton.

Data yang cukup menarik juga terlihat dari data impor kita pada 2008. Volume impor pertanian kita pada tahun itu justru turun sebesar 20,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 12.582.510 ton menjadi 12.852.510 ton. Padahal, pada 2008 keseluruhan impor Indonesia justru mengalami peningkatan.

Pada 2007 volume impor kita sebanyak 89.935.600 ton, sedangkan pada 2008 melonjak sebesar 9% menjadi 98.664.300 ton. Kondisi ini menunjukkan di tengah perekonomian yang melesu, perdagangan pertanian kita di pasar internasional justru tetap melaju positif.

Kinerja ekspor-impor pertanian kita pada 2008 sebenarnya terkait dengan kondisi kelangkaan pangan di pasar global pada tahun tersebut. Ancaman kelangkaan pangan terjadi sebagai salah satu dampak krisis ekonomi global. Kelangkaan pangan ialah situasi yang disebabkan penurunan ekspor pangan ke pasar dunia. Di saat pasar global mengalami kelangkaan pangan, seharusnya kita lega karena volume ekspor pertanian Indonesia justru meningkat dan volume impornya menurun.

Semua data dan fakta di atas bisa menjadi pembuktian bahwa sektor pertanian kukuh saat krisis menerjang. Alasannya, menurut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) cukup sederhana. Mentan menyampaikan, pertanian sangat terkait dengan urusan 'perut' manusia. "Pangan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar dan ditunda-tunda. Untuk itu, penguatan sektor pertanian menjadi krusial dalam menghadapi krisis ekonomi. Jika sebuah bangsa bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dan bahkan bangsa-bangsa lain, bangsa tersebut akan menjadi bangsa pemenang dalam peperangan menghadapi krisis ekonomi global," tegas Mentan SYL.

Pengalaman hadapi krisis

Seperti yang telah diulas sebelumnya, saat ini ekonomi dunia sedang terancam krisis akibat perang dagang dua blok raksasa ekonomi. Dalam kondisi ini, apakah pertanian kita bisa kembali bertahan dan menjadi pahlawan? Tentunya upaya pertahanan itu harus kita siapkan. Memperkukuh sektor pertanian ketika krisis menerjang tentu membutuhkan pemikiran revolusioner dan jelas.

Terkait hal tersebut, kita berharap kesuksesan SYL sebagai kepala daerah selama 25 tahun di Sulawesi Selatan, bisa menjadi pengalaman berharga saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian saat ini. SYL dikenal selalu menggunakan pendekatan ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam konsep dan pendekatan ini, ekonomi bisa bergerak maju jika masyarakatnya berdaya dan mandiri.

Saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (2008-2018), Syahrul melakukan banyak gebrakan. Hingga pada 2009, pergerakan ekonomi Sulawesi Selatan sempat mengalami pertumbuhan sekitar 7,8%, terbaik yang pernah dicapai provinsi tersebut.

Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada kinerja pembangunan sektor pertanian Sulawesi Selatan. Salah satu pencapaian kala itu, Syahrul menargetkan surplus produksi beras hingga dua juta ton.

Ketika itu, target tersebut dirasa hampir mustahil dicapai karena pada 2007 produksi padi Sulawesi Selatan baru mencapai 3,635 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 2,280 juta ton beras. Dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 7,675 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan beras mencapai 846,497 ribu ton beras.

Maka itu, untuk mencapai target surplus dua juta ton, Sulawesi Selatan harus memastikan peningkatan produksi sebesar 566 ribu ton. Padahal, melansir data Bank Indonesia, laju pertumbuhan produksi padi Sulawesi Selatan tercatat sangat lamban, yaitu rata-rata sekitar 0,2% per tahun.

Akan tetapi, di Sulsel, Syahrul menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil selama dikerjakan secara serius dan bersungguh-sungguh. Syahrul mendorong peningkatan produktivitas dengan memperkenalkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM petani melalui penyuluhan dan sekolah lapang.

Pemerintah Sulawesi Selatan, di bawah pimpinan Syahrul, juga mengadopsi kearifan lokal dengan melakukan musyawarah 'tudang sipulung' saat memasuki musim tanam. Musyawarah ini tidak hanya dihadiri masyarakat dan tokoh adat, tetapi juga unsur pemerintah dan akademisi. Karena itu, ada proses knowledge sharing yang mempertemukan pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki para pakar.

Strategi yang dijalankan Syahrul tersebut terbukti efektif. Dalam waktu kurang dari lima tahun, produksi padi melejit. Data BPS menunjukkan pada 2011 produksi padi Sulawesi Selatan meroket ke angka 4,51 juta ton padi GKG dan kembali naik hingga menembus angka 5 juta ton pada 2012. Target surplus dua juta ton beras pun terlampaui. Tak hanya menjadi penyangga beras nasional, Sulawesi Selatan bahkan berhasil ekspor beras ke sejumlah negara.

Lalu, bagaimana caranya mengangkat pengalaman di daerah ke tingkat lebih luas? Terutama dengan adanya ancaman krisis ekonomi di depan mata? Program Kementerian Pertanian yang telah dicanangkan untuk lima tahun mendatang akan menjadi langkah antisipatif atas ancaman tersebut.

Kuasai big data, jadi pemenang

Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertanian, Mentan SYL telah mencanangkan pertanian Indonesia harus maju, mandiri, dan modern. Untuk mencapai itu, langkah pertama yang dilakukan ialah membenahi manajemen data pertanian.

Ia secara langsung menyambangi sejumlah kementerian/lembaga, seperti BPS serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tujuan Indonesia bisa memiliki single data pertanian ke depannya.

Langkah ini krusial karena selama ini setiap kementerian/lembaga mengolah data masing-masing sehingga muncul data yang berbeda. Kondisi ini tidak kondusif untuk pembangunan pertanian.

Gebrakan lain Syahrul berwujud program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Kostra Tani merupakan tim khusus daerah yang terdiri atas penyuluh dan para petugas di lapangan. Di tingkat kecamatan berbentuk Kostra Tani, di kabupaten Kostra Daerah, di provinsi berupa Kostra Wilayah (Kostrawil), dan di pusat bernama Kostra Nasional (Kostranas).

Kostra Tani juga dilengkapi dengan peralatan digital yang akan terkoneksi dengan agiculture war room (AWR) di Kostranas, program lainnya yang menjadi terobosan Syahrul. Jika AWR akan menjadi pusat pengelolaan informasi pertanian yang secara langsung dipantau dan dikendalikan Kementan, war room yang dimiliki Kostra Tani di daerah akan menjadi alat untuk menangkap data-data lapangan, seperti luas sawah, luas tanaman, varietas, luas panen, hingga kejadian kekeringan, banjir, dan serangan hama.

Dengan dibekali manajemen data yang lebih baik, petani bisa menjalankan pertanian presisi. Manajemen tanam, pembibitan, persiapan lahan, panen, hingga analisis usaha tani bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan big data ini akan memegang peran esensial dalam pembangunan pertanian ke depan. Tentunya, pengelolaan big data pertanian ini kita harapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Berbekal perbaikan manajemen data, Kementerian Pertanian secara optimistis menetapkan peningkatan produksi minimal 7% per tahun dan ekspor pertanian bisa meningkat hingga tiga kali lipat dalam 5 tahun ke depan.

Selain pembenahan manajemen data pertanian, isu lain yang menjadi fokus Syahrul ialah pembiayaan pertanian. Syahrul dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, peran lembaga perbankan akan dioptimalkan dalam pembangunan pertanian.

Lembaga perbankan akan dirangkul dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertanian sudah mendapatkan alokasi KUR sebanyak Rp50 triliun. Penerima KUR pertanian ini hanya akan dikenai bunga kecil sebesar 6%.

Penguatan pembiayaan pertanian melalui KUR diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir. Dengan memudahkan akses petani terhadap KUR, diharapkan potensi pertanian di tingkat daerah akan lebih kuat.

Tentunya, sektor Pertanian dengan pengelolaan dan sistem yang baik seperti dipaparkan di atas menjanjikan bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan, termasuk melewati krisis ekonomi global seperti pengalaman di waktu lalu.

BERITA TERKAIT