12 December 2019, 22:01 WIB

Penghuni Rumah DP Nol Sedikit, Masyarakat Terbentur Biaya IPL


Tri Subarkah | Megapolitan

MI/Andry Widyanto
 MI/Andry Widyanto
Suasana rumah DP Rp0 Klapa Village

PENGAMAT Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menyebut salah satu alasan minimnya penghuni rumah DP Rp0 adalah ketidaksiapan masyarakat. Hal itu disebabkan karena mereka harus membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

"Mereka banyak yang kaget. Dikirain begitu tinggal semua masalah beres," kata Yayat saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (12/12).

Iuran meliputi pembayaran pemeliharaan gedung, lift, listrik, air, sampah, keamanan, dan sebagainya. Menurut Yayat, iuran yang dikeluarkan tersebut terbilang besar. Hal itu yang secara psikologis, menjadi pertimbangan bagi para calon penghuni.

"Ketika niat beli bisa, tapi ketika di dalam harus mebayar biaya-biaya lainnya mereka berat, kemungkinan itu secara psikologis," papar Yayat.

Oleh sebab itu, Yayat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memfokuskan diri untuk menjual rumah saja, tapi juga menginformasikan hal tersebut.

Baca juga : Kredit Rumah DP Nol Sulit Didapat, DKI akan Revisi Aturan

"Bahwa nanti kalau tinggal di rumah susun tuh harus membentuk P3RS (Perhimpunan Penghuni Pengurus Rumah Susun), harus membayar iuran-iuran kemanan dan sebagainya. Jadi ada kewajiban yang berbeda dari tinggal di rumah landed," kata Yayat.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan, mengatakan bahwa pembayaran IPL sebenarnya hal yang berlaku sama di lingkungan rumah lainnya.

"Kalau misalnya kita tinggal di komplek ada juga kan ya iuran untuk RT/RW, saya kira sama," ucapnya.

Pembayaran IPL bagi penghuni rumah DP Rp0, lanjut Dzikran, sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Dalam Pasal 5 ayat (1), dijelaskan bahwa pihak pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan. Ayat (2) pasal itu berbunyi bahwa biaya pengelolaan dibebankan kepada pemilik secara proporsional. Sedangkan pada ayat (3), besarnya biaya pengelolaan dihitung berdsarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan dengan persetujuan RUA (Rapat Umum Anggota).

Baca juga : Anies Minta Pembangunan Rumah DP Nol Bisa Dipantau Warga

"Wajar lah. Saya nggak bilang itu (IPL) nggak ada kan? Itu kan rusun milik, rusun milik itu peraturannya mengikuti rusun milik yang lain. Ikut aja, itu kan rumah rumah dia sendiri, Ada iurannya ya disepakati," tegas Dzikran.

Sampai saat ini, program rumah DP Rp0 yang sudah jadi berada di Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dzikran mencatat ada 1.458 permohonan KPR. Namun dari angka itu, hanya 225 saja yang KPR-nya disetujui oleh Bank DKI. Sekitar 125 sudah melakukan akad KPR, namun baru 85 pemohon yang sudah menghuni.

125 pemohon yang sudah melakukan akad KPR, lanjut Dzikran, sebenarnya sudah bisa menghuni rumah. Namun, ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan mereka.

"Ada yang mereka kemarin nggak punya uang pindah misalnya, itu dibantu pindah. Ada juga masalah sekolah. Sebagian besar, itu ada zonasi ya. Misalnya anak-anak sudah di sini, kalau pindah ke sana (Pondok Kelapa) zonanya berbeda karena mau masuk sekolah," terang Dzikran. (OL-7)

BERITA TERKAIT