12 December 2019, 20:37 WIB

Pemerhati Pendidikan: Penghapusan UN Harus Revisi Regulasi


Syarief Oebaidillah | Humaniora

Istimewa
 Istimewa
 Pemerhati pendidikan Doni Koesoema A,M.Ed. 

POLEMIK yang mencuat terhadap rencana penghapusan ujian nasional ( UN) pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mesti diiringi revisi regulasi yang mengaturnya.

Hal tersebut dikemukan pemerhati pendidikan Doni Koesoema A,M.Ed, menjawab Media Indonesia, Kamis malam (12/12).

Menurut Doni, amanat Undang Undang yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah negara melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

"Apa yang disampaikan Mendikbud Nadiem belum selaras dengan PP tersebut. Kecuali beliau akan merevisi PP yang disesuaikan dengan konsepnya tentang evaluasi. Intinya, proses pendidikan selalu melalui evaluasi agar ada alat ukur keberhasilan," tegasnya.

Saat ditanya contoh negara yang meniadakan UN, Doni mengatakan semua negara menerapkan standar ala UN atau ujian.

"Sejauh saya tahu banyak negara tetap menerapkan UN hanya fungsi dan tujuannya berbeda. Finlandia saja ada, tapi hanya di akhir tahun sebelum kelulusan ke universitas," ujarnya..

Di Finlandia, lanjut dia, UN dilakukan pada akhir tahun sebelum masuk universitas dan dikaitkan dengan seleksi masuk universitas.

Di Negara Bagian Massacchusset, Amerika Serikat (AS), terdapat Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) Test untuk menguji matematika, sains, dan bahasa.

 "Sebab ini menjadi benchmark lulusan sma di negara bagian Massachusett agar dapat bersaing dengan siswa lain yang masuk ke Silicon Valley," tukasnya.

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengatakan hal terkait negara yang menerapkan ujian negara."Bukan tidak ada UN semua ada asesmen standar. Problemnya UN kita itu timbangan rusak," tukas Indra tanpa menjelaskan lebih lanjut.( Bay/OL-09).

BERITA TERKAIT