12 December 2019, 19:51 WIB

KPU Akan Segera Adopsi Putusan MK di PKPU


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MI/ANDRI WIDIYANTO
 MI/ANDRI WIDIYANTO
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan masuk dalam pasal mengenai syarat pencalonan dana Peraturan KPU (PKPU). Proses revisi ini tidak membutuhkan waktu lama dan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2020.

"Pada intinya KPU akan mempelajari putusan MK dan tentu saja akan melakukan revisi terhadap syarat calon yang telah diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan," ujar Komisoner KPU Evi Novida Ginting Manik kepada Media Indonesia, Kamis (12/12).

Evi menjelaskan KPU akan menjadikan putusan MK tersebut dalam pasal tentang persyaratan calon kepala daerah. Sebab, pada PKPU Pencalonan yang ditetapkan pada 2 Desember itu aturan mengenai mantan narapidana tertuang dalam pasal 4.

"Ini terkait pencalonan mantan napi koruptor berada di pasal berkaitan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu KPU perlu melakukan merevisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan dan syarag calon," tuturnya.

Menurut dia, perubahan ketentuan tersebut tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2020. "Tahapan untuk pencalonan baru dimulai untuk calon perseorangan dan belum masuk tahapan pendaftaran. Jadi keluarnya putusan MK saat ini KPU mah bisa melakukan revisi PKPU Pencalonan," pungkasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT