12 December 2019, 19:35 WIB

DPR ke Nadiem: Kebijakan Belum Matang Jangan Buru-buru Diumumkan


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
 ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR, hari ini.

KOMISI X DPR memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk membahas program Merdeka Belajar yang baru saja diluncurkan.

Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di ruang rapat komisi X tersebut, anggota DPR menanggapi empat program yang dicanangkan Nadiem, salah satunya penggantian ujian nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Sudewo menilai Mendikbud seharusnya tidak terburu-buru mengganti UN dan mendeklarasikannya pada masyarakat. Dia memandang, masih perlu dilakukan pendalaman yang lebih komperhensif dan mendengarkan semua stakeholder di bidang pendidikan karena penggantian UN dengan asesmen kompetensi adalah sesuatu yang belum teruji.

"Jangan sampai ada satu gagasan yang demikian yang seolah-olah ini bagus tapi implementasinya justru kontraproduktif, lebih buruk daripada UN sendiri," tutur Sudewo dalam raker bersama Mendikbud di Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga: Ini Fakta-Fakta Mengenai UN yang akan Dibatalkan Nadiem

Sadewo berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah UN, melainkan tataran teknis pelaksanaannya yang perlu dievaluasi agar UN tetap berjalan dan kompetensi penalaran bisa terimplementasi. Dia pun mempertanyakan tolak ukur pengganti UN yang dapat mengukur peningkatan prestasi sekolah dan siswa dari tahun ke tahun.

Selain itu, Sadewo menilai bahwa sistem baru yang telah diumumkan masih belum memiliki instrumen yang jelas. Menurutnya, kebijakan ini belum tentu dapat menjamin kualitas pendidikan meningkat, justru bisa membuat sistem berantakan, sehingga dia menyarankan agar Mendikbud melakukan persiapan, kajian, dan evaluasi terlebih dahulu di tahun depan.

Sadewo menambahkan, masih banyak masalah di sektor pendidikan yang justru perlu segera dibenahi oleh pemerintah, yakni akses pendidikan, keadilan pendidikan, serta jumlah dan kualitas guru yang masih belum memadai.

"Jumlah guru kurang, SD Negeri di pelosok desa di Pulau Jawa yang ASN, guru negeri itu porsinya paling cuma 30-40% bapak selesaikan itu," pintanya.

"Jangan membuat suatu kecemasan ini harus dilaksanakan, tapi kondisi riil SDMnya tidak memadai. Berikan suatu harapan yang optimis tapi itu riil," tandas Sadewo.(OL-4)

BERITA TERKAIT