12 December 2019, 19:32 WIB

Kejaksaan Komitmen Dongkrak Kepercayaan Publik


Golda Eksa | Politik dan Hukum

PERUBAHAN pola pengawasan dalam paradigma konsultan dan katalisator, serta pemanfaatan informasi teknologi (IT), khususnya dalam pelaksanaan pengawasan internal pada instansi negara merupakan pilar penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu dikemukakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) M Yusni disela-sela rapat koordinasi Optimalisasi Kinerja Pengawasan dalam Rangka Meningkatkan Public Trust Terhadap Kejaksaan, di Jakarta, Kamis (12/12).

Rapat dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita LH Simanjuntak, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, serta sejumlah akademisi.

Pengawasan internal, terang Yusni, berperan memberikan keyakinan yang memadai, yakni pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kinerja pun dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah dewasa ini telah mengalami perubahan yang signifikan.

Baca juga : Jaksa Agung Tak Mau Kompromi Terhadap Jaksa Nakal

"Pada awalnya pengawasan intern berperan sebagai watchdog dan kemudian berkembang menjadi consultant dan catalyst," katanya.

Ia membeberkan, peran pengawasan sebagai penjaga bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang diciptakan.

Kegiatan pengawasan juga dilakukan untuk mencari penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya berupa saran maupun rekomendasi perbaikan.

Sedangkan peran pengawasan sebagai konsultan, terang dia, bertujuan memberikan manfaat kepada organisasi melalui nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas manajemen organisasi.

"Melalui peran consultant ini diharapkan dapat memberikan pembinaan, bimbingan, serta saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi."

Di sisi lain, menyikapi perkembangan dunia digital di era 4.0 dan visi-misi Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, seluruh jajaran Kejaksaan RI ditekankan untuk bisa menunaikan tugas secara lincah, simpel, cepat, serta adaptif, produktif, dan kompetitif.

Peluncuran aplikasi laporan pengaduan elektronik (e-Lapdu), imbuhnya, merupakan terobosan Korps Adhyaksa dalam merespons perkembangan teknologi, sekaligus untuk mendukung percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Baca juga : Korps Adhyaksa Komitmen Tingkatkan Kualitas Penegakan Hukum

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita LH Simanjuntak, menambahkan rapat koordinasi yang melibatkan Komisi Kejaksaan dan Ombudsman merupakan bukti bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka diri untuk mengefektifkan komunikasi.

"Rapat koordinasi dengan bidang pengawasan ini baru pertama kali dilakukan. Hal ini untuk menjadikan pengawasan bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan," kata Barita.

Lebih jauh, terang dia, selain pengawasan internal oleh jajaran JAM-Was, pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan juga diyakini mampu meningkatkan kinerja guna mendorong kepercayaan publik.

Ia berharap ke depannya pelbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik juga perlu diimbangi dengan sebuah jaminan, yaitu evaluasi kinerja dilakukan oleh instrumen pengawasan eksternal.

"Kinerja pengawasan itu contohnya bagaimana menangani laporan masyarakat dengan cepat, bagaimana tindak lanjut dari temuan-temuan itu diimplementasikan dengan konsisten. Nah, ini akan mampu mendorong public trust," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT