12 December 2019, 23:40 WIB

Segera Koordinasikan Integrasi Antar Moda


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/Andry Widyanto
 MI/Andry Widyanto
Moda angkutan jenis MRT

ANGGOTA DPRD DKI Pandapotan Sinaga mendorong agar Dinas Perhubungan DKI  segera berkoordinasi untuk menetukan integrasi antar moda yakni MRT dan LRT.

Hal ini disampaikannya menanggapi berhimpitannya trase LRT koridor 2 Pulo Gadung-Kebayoran Lama dengan rute MRT timur-barat Cikarang-Balaraja.

“Ya harus berkoordinasi itu. Tentunya mereka pihak-pihak itu akan berkoordinasi ya,” ungkap Pandapotan, di Jakarta, Kamis (12/12).

Pandapotan yang juga menegaskan pihaknya mendukung penuh Pemprov DKI untuk membangun moda transportasi yang terintegrasi.

Hal ini untuk memastikan agar penyediaan transportasi yang memadai ada untuk masyarakat Jakarta. “Kami sudah mendukung itu dengan menyetujui anggaran. Ini harus segera direalisasikan baik MRT maupun LRT,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu Wibowo menyebut berhimpitannya trase MRT timur-barat dengan LRT Koridor 2 Pulo Gadung-Kebayoran Lama harus diatasi dengan cara memindahkan salah satu trase.

Heru pun menyebut sebaiknya trase LRT yang dipindahkan karena belum ada studi kelayakannya. Hal itu menimbang jika MRT yang pindah trase akan membutuhkan waktu yang lama karena harus membuat kajian terlebih dulu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo Teguh pada pendiriannya bahwa LRT tidak bisa dipindahkan. Sebaliknya, MRT yang harus memindahkan trasenya ke Harmoni atau Sawah Besar guna menampung permintaan penumpang yang tinggi di sana.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Maliana Sari juga menyoroti usulan rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama yang dilakukan oleh Dishub.

Milli menjelaskan, seandainya usulan perubahan rute LRT tersebut dipenuhi, maka pihak MRT harus merombak desain Stasiun Sarinah dan Stasiun Sawah Besar pada koridor utara-selatan. MRT juga harus merevisi studi kelayakan dan basic engineering design koridor timur-barat.

“Terkesan Dishub memaksakan untuk mengubah rute LRT. Padahal, jika mengikuti rancangan awal, pengoperasian LRT akan lebih diuntungkan karena melewati Manggarai dan Dukuh Atas yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi massal di Jakarta,” ucap Milli sapaan akrabnya.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan MRT koridor utara-selatan fase 2 telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 24 Maret 2019. Pada saat yang sama, Jokowi juga memerintahkan Pemprov DKI untuk segera memulai pembangunan MRT fase 3 koridor timur-barat pada tahun 2019 ini.

“Jangan sampai hanya karena kemauan Dishub semata, lalu MRT dikorbankan dan waktu penyelesaiannya semakin lama. Kami minta agar Dishub tidak menghambat proyek MRT yang merupakan Proyek Strategis Nasional,” ucap Milli.

PSI juga mempertanyakan putusan Dishub yang telah memilih pihak swasta sebagai badan usaha pelaksana pembangunan Light Rail Transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama.

LRT Koridor 2 ditargetkan mulai pembangunannya pada tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2022. Biaya pembangunan LRT ini ditaksir mencapai Rp15 triliun.


Tarif parkir naik

Sementara itu, PT MRT Jakarta mendorong agar Pemprov DKI menyegerakan penetapan kenaikan tarif parkir di ibu kota sebagai salah satu instrumen pengendalian kendaraan pribadi.

Hal itu guna mendorong peningkatan jumlah penumpang MRT yang saat ini rata-rata mencapai 90 ribu per hari menjadi 150ribu penumpang per hari seperti yang ditargetkan oleh Dishub DKI. “Ya harus ada instrumen lain guna mendukung pengendalian kendaraan pribadi. Kami minta untuk kenaikan tarif parkir disegerakan,” ungkap Direktur Operasional PT MRT Jakarta Muhammad Effendy.

Menurutnya, target 150ribu penumpang cukup sulit untuk dikejar jika tidak ada instrumen pendukung tersebut. (Ins/J-1)

BERITA TERKAIT