12 December 2019, 16:02 WIB

Jimly tidak Terima Isu HAM Kalah dengan Korupsi


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapat saat mengikuti Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan

PERINGATAN Hari Antikorupsi yang jatuh selang sehari sebelum Hari HAM menjadikan Hari HAM tidak begitu semarak. Perhatian publik lebih tertuju pada Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember.

Hal itu menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie meradang. Ia tidak terima dengan kondisi tersebut.

"Korupsi juga sama pentingnya. Tapi jangan gara-gara kita mau mendahulukan popularitas korupsi, isu HAM ditinggal. Itu yang saya tidak bisa terima," ungkap Jimly saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia di Hotel Sultan, Kamis (12/12).

Untuk mengarusutamakan isu HAM, Jimly mengusulkan presiden membuat tradisi baru yakni berpidato saat peringatan Hari HAM

"Caranya saya usulkan sudah sejak 2 tahun lalu. Presiden harus membuat tradisi pidato kemanusiaan atau pidato keadilan setiap tanggal 10," tegasnya.

Baca juga: Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi Dinilai Tidak Berlebihan

Menurutnya, HAM adalah isu kemanusiaan yang bersifat global dan jauh lebih utama. Karena HAM berkaitan dengan kualitas peradaban.

"Ini gara-gara ada isu korupsi, orang lupa pada hak asasi manusia. Ini jauh lebih lebih menyangkut erat dengan kualitas tingkat peradaban," tuturnya.

Untuk itu, Jimly meminta presiden menyampaikan pidato terkait hak asasi manusia saat peringatan Hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

"Jadi kita meminta supaya presiden itu pidato setiap tanggal 10 Desember. Jangan lupa. Itu dia udah janji. Janjinya mau pidato keadilan. Yang penting 10 Desember ada pidato, dimana tempatnya? di istana," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT