11 December 2019, 19:47 WIB

Korupsi Bikin Pengusaha Jeri


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

MI/Mohamad Irfan
 MI/Mohamad Irfan
Laode M Syarif

PRAKTIK korupsi dinilai berakibat pada lemahnya investasi akibat biaya-biaya ilegal yang muncul dalam berbisnis.


Akibat korupsi, iklim investasi menjadi tidak sehat. Karena itu, upaya penindakan secara tegas dan tanpa pandang bulu dinilai menjadi senjata untuk mendatangkan investasi dan praktik bisnis yang baik.

"Pemberantasan korupsi bisa meningkatkan investasi karena korupsi menjadi hambatan untuk investasi. Kalau kita bisa pastikan tidak ada yang ilegal, maka bisnis akan efisien dan minat investasi meningkat. Maka itu dunia usaha harus diapastikan tidak mengalami biaya-biaya tambahan tertentu," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam seminar bertajuk Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik yang digelar di Jakarta, Rabu (11/12).

Seminar tersebut digelar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Turut menjadi pembicara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Managing Director American Chambers of Commerce Indonesia Lin Neumann, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Winarso.

Menurut Suahasil, salah satu yang menghambat investor untuk menanamkan modal di Indonesia ialah persoalan korupsi atau ekses biaya dari aktivitas tidak resmi ketika ingin berbisnis. Investor biasanya akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia dan membandingkannya dengan biaya investasi dengan negara-negara lain.

"Untuk iklim investasi harua dipastikan tidak ada hal-hal yang di luar ketentuan. Kalau itu terjadi, investor akan pikir ulang lantaran mereka mengalokasikan biaya tidak resmi," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mengutip laporan Global Competitiveness Indeks (2018) oleh World Economic Forum, menyatakan faktor paling bermasalah untuk menjalankan bisnis di Indonesia ialah korupsi kemudian diikuti dengan inefisiensi birokrasi pemerintah. Adapun selama KPK berdiri, jenis tindak pidana yang paling banyak ditangani ialah penyuapan (64%).

Tren keterlibatan pihak swasta dalam kasus korupsi pun meningkat dari tahun ke tahun. Data 2004-2018 menunjukkan pihak swasta menjadi pelaku korupsi peringkat ke dua setelah anggota legislatif. Jumlahnya, 238 orang swasta yang terjerat kasus korupsi di komisi.

"Pemberantasan korupsi yang tegas ialah sahabat bukan musuh investasi. Yang menghalangi investasi justru ialah praktek-praktek korupsi," kata Laode.

Laode mengatakan selain upaya penindakan, pencegahan juga digencarkan di sektor yang berkaitan dengan investasi. Antara lain perbaikan sistem di perizinan dan pengadaan barang serta jasa di pemerintahan.

"Swasta ketika berbisnis banyak mengeluarkan biaya tidak resmi bisa sampai 25% hanya untuk suap terutama perizinan. Akibatnya, lingkungan bisnis menjadi tidak sehat dan menghambat investor yang bertanggung jawab atau yang tidak mau ada suap," imbuhnya.

Adapun ekonom Faisal Basri menegaskan korupsi yang juga kerap melibatkan pihak swasta merugikan iklim investasi Tanah Air. Menurut dia, korupsi menjadikan kompetisi bisnis tidak seimbang dan potensial terjadi akumulasi kekayaan kepada segelintir pengusaha yang berbisnis mencari rente. (OL-8)

BERITA TERKAIT