11 December 2019, 06:40 WIB

Penyerapan Besar-besaran Picu Beras Busuk


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
 ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta.

MEMBUSUKNYA 20.000 ton beras di gudang Bulog bukan akibat kebijakan impor pada 2018, melainkan karena perseroan dipaksa menyerap beras petani sebanyak-banyaknya selama 2017-2018.

"Bahkan, TNI dilibatkan menyerap gabah. Karena dituntut kuantitas, Bulog menyampingkan kualitas beras yang diserap. Pada kepemimpinan Menteri Pertanian sebelumnya (Amran Sulaiman) Bulog dipaksa menyerap banyak dan dapat beras dengan kualitas tidak bagus. Kalau tidak bagus, jangankan setahun, dua bulan saja rusak. Jika seperti itu, saya pastikan yang rusak lebih dari 20.000 ton," kata pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa kepada Media Indonesia, kemarin.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh, sependapat dengan Dwi Andreas. Dia menegaskan kasus 20.000 ton beras turun mutu bukan karena kebijakan impor.

"Kami masih menyimpan sekitar sejuta ton beras dari luar negeri. Aman, kok. Kondisinya baik. Beras busuk itu terjadi karena kebijakan pemerintah," ujar Tri.

Tri menjelaskan, pada 2017 perseroan diminta menyerap 3,7 juta ton. Pada 2018 serapan ditetapkan 2,7 juta ton dan tahun ini 1,5 juta ton. Ketika di hulu Bulog dipaksa menyerap sebanyak-banyaknya, di hilir pemerintah malah menutup pintu penyaluran beras yang selama ini menjadi andalan, yakni beras untuk keluarga sejahtera (rastra).

Berdasarkan data Bulog, penyaluran rastra menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015 rastra yang tersalur 3,26 juta ton. Lalu 2,79 juta ton pada 2016 dan merosot menjadi 2,55 juta ton pada 2017. Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika Bulog hanya menyalurkan 1,21 juta ton dan tahun ini ditetapkan 350.000 ton.

Penurunan penyaluran itu terjadi tidak lain karena keluarnya kebijakan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang menghapus rastra. Melalui kebijakan baru tersebut, Bulog tidak lagi menjadi penyalur utama karena harus bersaing dengan perusahaan beras dari seluruh Tanah Air.

"Sejak berlakunya BPNT pada 2017, penyaluran kami berkurang. Kami disuruh serap dan serap, tetapi penyalurannya ditutup. Selain itu, banjir di berbagai daerah juga menjadi faktor yang memicu turunnya mutu beras di gudang Bulog," ungkap Tri.

 

Rakor

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengkritisi kebijakan BPNT karena tidak memperhitungkan dampaknya terhadap Bulog. "Di hulu, Kementerian Pertanian (di masa Menteri Amran Sulaiman) menugasi Bulog menyerap gabah sebanyak-banyaknya, tetapi di hilir, Kemensos menutup keran penyaluran Bulog. Bagaimana stok bisa keluar?"

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung, menyatakan ketimbang rastra, BPNT lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Kan tidak semua orang butuh beras. Ada yang mau beli telur saja."

Pemerintah memutuskan impor beras 500.000 ton dalam rakor pada 15 Januari 2018 untuk menambah stok Bulog yang tinggal 903.000 ton. Lalu pada 19 Maret 2018 diadakan rakor lagi dan diinformasikan persediaan beras di Bulog tinggal 590.000 ton atau jauh dari batas aman stok beras nasional, yakni 2 juta ton.

Dalam rakor 19 Maret 2018 pemerintah memutuskan impor beras lagi 500.000 ton untuk mendongkrak stok Bulog. Setelah beras impor masuk, stok Bulog dari 590.000 ton naik menjadi 649.000 ton.

Karena kenaikan stok beras Bulog tidak signifikan, dalam rakor 28 Maret 2018 diputuskan tambahan impor beras 1 juta ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Dengan angka 2 juta ton, stok beras di Bulog dalam kondisi aman. (Ant/X-3)

BERITA TERKAIT