10 December 2019, 18:31 WIB

Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berada dikisaran 4,85% hingga 5,10%. Angka tersebut disimpulkan setelah mencermati faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (10/12), Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani menyatakan, lesunya pertumbuhan ekonomi global serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjadi faktor eksternal yang paling berpengaruh.

"Hal itu menjadikan aliran portofolio dana investor ke Indonesia menjadi terhambat, sehingga menciptakan tekanan terhadap berbagai mata uang global, termasuk rupiah," kata Hariyadi.

Pada faktor internal, lanjutnya, kondisi investasi yang belum menunjukkan perbaikan dari tahun ini masih menjadi momok bagi Indonesia. Masalah seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, logistik, perpajakan, akses lahan, biaya pemodalan, energi dan lemahya daya beli menjadi tantang bagi Indonesia.

Hariyadi menambahkan, kondisi politik dalam negeri juga menjadi faktor lesu atau melajunya pertumhuhan ekonomi Tanah Air. Terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo, lanjutnya, diharapkan menjadi faktor positif dan membawa stabilitas politik Indonesia.

Pemerintah diminta untuk terus mengupayakan menciptakan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian 2020. Hal yang dapat dilakukan yakni meningkatkan optimalisasi kinerja industri melaui sinergi industri hulu dan hilir.

"Apindo merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan demi mendukung daya saing industri," pinta Hariyadi.

Baca juga: Milenial Motor Pertumbuhan Ekonomi

Apindo, imbuhnya, mengapresiasi regulasi ketenagakerjaan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah 45/2019 yang memberikan insentif super tax deductible. Di lain sisi, pemerintah didesak untuk merevisi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan karena dinilai tidak lagi relevan untuk digunakan.

"Pasal krusial dalam UU tersebut yang harus direvisi diantaranya mengenai definisi kerja, upah minimum, skills development, sanksi hukum, outsourcing serta pesangon PHK," jelaa Hariyadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan tren defisit selama beberapa tahun terakhir.

"Merosotnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor membuat defisir neraca perdagangan terus terjadi. Di April 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$2,5 miliar atau setara Rp36 triliun yang merupakan defisit terdalam sepanjang sejarah," terangnya.

Oleh karenanya, realisasi Free Trade Agreement (FTA) perlu dipercepat untuk membuka akses pasar Indonesia. Hal itu diperlukan agar hasil sektor manufaktur dalam negeri mampu bersaing.

Kemudian pada sektor ketahanan energi, APINDO menilai diperlukannya konsistensi Rencana Umum Energi (RUEN). Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi industri yang menghasilkan energi baru dan terbarukan (EBT). (A-4)

BERITA TERKAIT