10 December 2019, 16:35 WIB

Dianggap Tidak Urgen, Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/ Bary Fathahilah
 MI/ Bary Fathahilah
Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Gedung MK

MAHKAMAH Konstitusi mengelar sidang perkara bernomor 80/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda pemeriksaaan pendahuluan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi (12/10).

Tercatat sebagai pemohon adalah Viktor Santoso Tandiasa, sedangkan Bayu Segara sebagai kuasa hukum pemohon.

Dalam petitum, pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi; Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Menurut kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa, struktur organisasi dalam kementerian sudah jelas sebagaimana dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada UU tersebut tidak terdapat posisi wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian.

"Di pasal 9 itu tidak ada wakil menteri dalam susunan organisasi, sehingga tugas, kedudukan, fungsi dalam UU tidak diatur, padahal itu seharusnya diatur dalam UU," ujar Victor usai sidang.

Sebelumnya, MK juga pernah menguji perkara serupa dengan nomor registrasi 79/PUU-IX/2011. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu juga dimasukkan kuasa hukum pemohon dalam permohonan.

"Putusan MK 79 tahun 2011 itu memberikan syarat bahwa wakil menteri harus jelas urgensinya. Tapi dalam beberapa periode posisi wakil menteri tidak pernah jelas urgensinya diadakan, sehingga terkesan hanya untuk memberikan jabatan politik," terang Victor.

Selain itu, menurut Victor, sejak 2011 belum ada perkembangan hukum baru. Putuan MK memandang tidak ada persoalan terhadap posisi wakil menteri karena tidak dilarang.

"Karena tidak dilarang, makanya memungkinkan untuk diadakan," tegas Victor saat menjelaskan putusan MK pada perkara 79/PUU-IX/2011.

Namun menurut Victor, saat ini tidak ada urgensi untuk mengangkat wakil menteri. Ia mencontohkan dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang justru rangkap jabatan. Hal itu berlawanan dengan tujuan pengangkatan wakil menteri yang menangani untuk beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

"Tapi faktanya dua wakil meneteri yang menduduki jabatan kementerian itu rangkap jabatan menjadi Komisaris Pertamina dan Komisaris Bank Mandiri. Pertanyaannya, kalau tugasnya penting dan banyak. Kenapa diberikan rangkap jabatan? Artinya itu fakta bahwa tidak ada kerjanya wakil menteri ini, sehingga dimungkinkan diberikan rangkap jabatan untuk menangani tugas tertentu. Itu yang menurut kami penting untuk diuji ke MK," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT