10 December 2019, 15:12 WIB

Untuk Pertama Kali IPM Indonesia Masuk dalam Kategori Tinggi


Rifaldi Putra Irianto | Humaniora

BERDASARKAN hasil laporan Human Development Report (HDR) atau yang dikenal dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang dipaparkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) IPM Indonesia masuk ke dalam kelompok kategori pembangunan manusia tinggi.

"Masuk kelompok negara dengan status pembangunan tinggi adalah tonggak bersejarah bagi Indonesia, " ucap Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, Jakarta, Selasa, (10/12).

Christophe menjelaskan, setelah sekitar 28 tahun, akhirnya Indonesia berhasil masuk dalam negara kelompok katagori pembangunan manusia tinggi.

"Prestasi ini adalah hasil dari komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia, di mana tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan manusia khususnya kesehatan dan pendidikan, " sebutnya.

Dalam paparannya, nilai IPM Indonesia untuk 2018 berada pada angka 0,707 di mana angka tersebut masuk ke dalam katagori pembangunan manusia tinggi dikarenakan berhasil menembus minimal angka dari kategori pembangunan manusia tinggi yakni 0,7-0,79.

Keberhasilan tersebut pada akhirnya memosisikan Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 negara, berada di atas negara Vietnam, Myanmar, hingga Kamboja.

Dalam pemaparan tersebut juga disampaikan angka harapan hidup saat lahir di Indonesia berada pada usia 71,5 tahun, sementara rata-rata lama sekolah ada di angka 8 tahun, untuk harapan lama sekolah berada pada angka 12,9 tahun, dan untuk pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia ada pada angka US$11.256.

Christophe menjelaskan ketimpangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia, ia berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut.

"Ketimpangan merupakan kendala yang sangat besar bagi Indonesia, masih ada banyak ketimpangan di Indonesia, sehingga ketimpangan tersebut harus di atasi supaya indonesia bisa memajukan lagi IPM ini, diharapkan Indonesia dapat menyelesaikan masalah ketimpangan ini," tukasnya.

Sementara itu Economist UNDP Indonesia, Rima Prama Artha mengatakan masalah ketimpangan di Indonesia dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi.

"Jadi mungkin salah satu solusi yang terkait pelayanan kesehatan terutama daerah pulau-pulau terkecil itu tidak sertamerta dengan solusi yang konvensional, artinya pembangunan rumah sakit di setiap pulau-pulau kecil tersebut. Tapi mungkin dengan pelayanan teknologi yang lebih baik, lalu rumah sakit yang bersifat Mobilitas itu bisa meng-capture perbaikan fasilitas kesehatan begitu juga mungkin dengan pendidikan," kata Rima.

"Karena saya rasa itu akan kurang efisien misalnya pembangunan infrastruktur difokuskan pada semua pulau-pulau terpencil, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa menggunakan atau meng-advance apa yang sudah ada," imbuhnya.

Tak hanya teknologi, ia juga menjelaskan peningkatan pelatihan kepada pihak-pihak terkait juga dirasa penting, semisal pelatih pada tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi-teknologi kesehatan terbarukan

"Mungkin juga pelatihan misalnya dalam pelayanan kesehatan, pelatihan ini agar dapat meningkatkan kualitas pelayan kesehatan juga, khususnya pelatihan penggunaan teknologi," tukasnya.

Dapat diketahui, nilai IPM yang dipaparkan UNDP merupakan gabungan dari sumber data-data yang didapatkan dari tingkat global seperti Unesco hingga world bank.

"Sumber data yang digunakan adalah sumber data dari global, misalnya kalau tingkat pendidikan itu dikumpulkan Unesco, kemudian misalnya PNB per kapita itu dari World Bank. Dan biasanya mereka mengumpulkan dari data-data yang di kumpulkan oleh statistik nasional," tutup Rima. (OL-4)

Baca juga: IPM dan Kutukan Bonus Demografi

Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2017 Tergolong Tinggi

Baca juga: Akhirnya, M Indonesia Tembus 70

BERITA TERKAIT