10 December 2019, 14:00 WIB

Kemenhub Serahkan Pembangunan Elevated Loop Line ke DKI


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/ BARY FATHAHILAH
 MI/ BARY FATHAHILAH
Kereta rel listrik (KRL) Commuter Line berhenti di Dipo KRL Depok, Pancoranmas, Depok

PEMERINTAH pusat tengah mengkaji penyerahan proyek pembangunan elevated atau jalur layang untuk rel kereta jaringan lingkar kota (Loop Line).

Saat ini, rute tersebut diisi KRL Commuterline dari Manggarai ke Jatinegara melalui Duri, Angke Kampung Bandan, Kemayoran, Gang Sentiong, dan Rawajati.

Jalur lingkar kota itu, kata Direktur Prasarana Perekeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Heru Wisnu Wibowo, harus diubah menjadi jalur layang untuk memenuhi permintaan penumpang angkutan berbasis rel yang tumbuh semakin cepat.

Keputusan memberikan wewenang pembangunan kepada Pemprov DKI, kata Wisnu, disebabkan alasan fiskal.

"DKI itu APBD-nya sangat besar. Setahun Rp80-an triliun. Tidak ada daerah lain seperti DKI. Oleh karena itu, kami sedang kaji untuk pengalihan PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) ke DKI," kata Heru di Jakarta, Senin (9/12).

Baca juga: Kajian Teknis dan Ekonomis Proyek LRT Minim

Heru menyebut jika hanya menggunakan jalur tapak seperti saat ini, sulit menyediakan 'headway' yang singkat karena jalur masih bersinggungan dengan simpul-simpul lalu lintas.

Heru menyebut sudah ada investor yang tertarik membangun rute elevated Loop Line seperti Adhi Karya, Wika, dan Pembangunan Jaya.

"Nantinya mereka bangun dan DKI mencicil pembayaran ke mereka," ungkap Heru.

Lebih lanjut mantan Kepala Bidang Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTK) itu menjelaskan DKI bisa memilih jenis angkutan massal berbasis rel yang akan dibangun di antaranya MRT atau LRT.

Jalur layang lingkar kota ini sendiri berfungsi sebagai pengumpan bagi penumpang di daerah pinggir menuju pusat kota.

"Jadi nanti dia berputar saja di dalam kota untuk ambil penumpang yang mau ke pusat kota," tegasnya.

Jalur layang lingkar kota ini, menurut Heru, seharusnya dibangun mulai tahun depan sesuai dengan Peraturan Presiden No 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). (OL-2)

BERITA TERKAIT