09 December 2019, 16:28 WIB

Hari Ini, Kemenhub Layangkan Sanksi Denda untuk Garuda Indonesia


Hilda Julaika | Ekonomi

ANTARA FOTO/Fauzan
 ANTARA FOTO/Fauzan
Direktur Jendral Perhubungan Udara Polana B Pramesti (tengah) memberikan keterangan 

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti memastikan Garuda Indonesia akan mendapat sanksi berupa denda. Denda ini berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Kemenhub No. 78 tahun 2017 tentang pemberian sanksi administratif pada pelanggaran penerbangan.

"Sanksi administratif kepada Garuda Indonesia karena melanggar PM 78 Tahun 2017 terkait dengan kesesuaian flight approval itu sudah ada di dalam PM kami. Sudah disampaikan kepada Garuda Indonesia, hari ini," jelas Polana di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (9/12).

Lebih lanjut, Polana tengah menunggu reaksi atas layangan sanksi denda dari pihak Garuda Indonesia. Dalam PM Kemenhub No. 78 tahun 2017 tentang pemberian sanksi administratif pada pelanggaran penerbangan, denda yang harus ditanggung di kisaran Rp25-100 juta. Polana mengatakan jumlah pasti denda tersebut masih akan dibicarakan.

Pesawat baru Garuda, A330-900 Neo, yang terbang dari Perancis dan tiba di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara Soekarno-Hatta, lanjut Polana, merupakan penerbangan kategori Penerbangan Non-Niaga Tak Berjadwal. PM No. 78 tahun 2017 mewajibkan adanya Flight Approval dari otoritas penerbangan.

Baca juga: Dua Kubu Serikat Pekerja Garuda Temui Kementerian BUMN

Namun, Bea Cukai justru menemukan barang-barang yang tidak terdaftar di manifes pesawat pada penerbangan tersebut. Berupa 18 boks berisi onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

"(Pada penerbangan tersebut) membawa barang bawaan yang diperbolehkan di pesawat itu yang digunakan untuk operasional penerbangan. Namun bila ada bagasi tercatat kemudian di declare itu bukan ranah penerbangan, ranahnya itu bea cukai," terang Polana.

Polana pun menekankan sanksi yang menjerat Garuda Indonesia hanya sanksi denda. Sejumlah uang denda tersebut wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari pascapelayangan sanksi.

"Surat administratif sudah dilayangkan. Tidak ada lagi sanksi lain merujuk ke Peraturan Perundang-undangan Penerbangan. Begitu dikeluarkan (surat administratif denda) paling lama 7 hari setelah dikeluarkan (harus dibayar)," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT