09 December 2019, 13:45 WIB

DPRD Bekasi Sayangkan Pemberhentian Layanan KS-NIK


Gana Buana | Megapolitan

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
 ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Warga melakukan proses berobat sakit menggunakan kartu sehat berbasis nomor induk KTP Kota Bekasi

PEMBERHENTIAN Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) disayangkan anggota DPRD Kota Bekasi. Sebab, penyelenggaraan KS-NIK di Kota Bekasi sudah dilindungi dengan payung hukum.

“Kita harus rumuskan bersama dengan eksekutif (terkait pemberhentian layanan KS-NIK), sebab ada Perda yang belum dihapus,” ungkap anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri, Senin (9/12).

Ustuchi mengatakan sudah menerima Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/7894/Dinkes terkait pemberhentian sementara program Jamkesda KS-NIK terhitung mulai Januari tahun 2020. Namun, secara resmi, rencana penghentian tersebut belum sampai ke Kantor DPRD Kota Bekasi.

“Belum ada pemberitahuan, makanya kami ingin ada pembahasan bersama eksekutif,” ujarnya.

Dia menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi layanan lain. Sebab, penghentian layanan KS-NIK dianggap menyangkut hajat 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi.

“Setidaknya harus dipikirkan dulu bagaimana memberikan layanan kesehatan untuk 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi,” tuturnya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Klaim KS NIK Masih Bisa Dipergunakan

Sebelumnya diberitakan Layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) diberhentikan mulai 1 Januari 2020. Hal ini merupakan respon pemerintah daerah atas Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440/8894/Dinkes yang terbit pada 29 November. Dalam surat tersebut tertulis jelas alasan pemerintah setempat memberhentikan layanan KS-NIK lantaran Pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri (seluruhnya) jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jamkesnas. Termasuk mengelola Jamkesda dengen skema ganda.

KS NIK mulai diselenggarakan pada akhir 2016. Dalam perjalanannya, kartu tersebut amat bermanfaat bagi warga setempat terutama sebelum adanya sistem rujukan pada 2016 akhir dan 2017 awal.

Layanan yang dibiayai dengan APBD wilayah setempat tersebut sempat diduga sebagai biang defisit anggaran sejak tiga tahun terakhir. Bahkan, banyak yang menganggap kartu tersebut adalah janji politik semasa kampanye calon petahana Rahmat Effendi. Sehingga, dibuatlah Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jamkesda Melalui KS NIK agar layanan tersebut bukan lagi jadi sekedar alat politik.(OL-5)

BERITA TERKAIT