09 December 2019, 11:47 WIB

Wapres Optimistis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
 ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin (kanan) dan Bupati Malang Sanusi (kiri), melakukan kunjungan kerja

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ma'ruf menyampaikan Presiden Jokowi telah mengesahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Starnas PK). Hal itu merupakan penjabaran komitmen pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi fokus efektif dan efisien.

Starnas PK 2019 hingga 2020 memiliki tiga fokus yaitu perizinan, informasi birokrasi, dan penegakan hukum. Pemerintah berharap Starnas PK dapat melaksanakan secara optimal dengan dukungan KPK dan seluruh pihak terkait.

"Pemerintah optimistis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan akan lebih baik, hal ini terlihat dari semakin baiknya skor IPK dari TII yakni IPK Indonesia mengalami kenaikan satu poin dari 2017, yakni dari 37 menjadi 38," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan pembukaan Hakordia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Ia pun menyebut Hakordia merupakan momentum untuk upaya penyadaran publik atas bahaya rasywah yang krusial di Indonesia. KMasalah tersebut akan berdampak pada mandeknya pembangunan di Indonesia.

"Korupsi merupakan kejahatan yang sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembagunan di Indonesia karena menghambat mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan," imbuhnya.

Baca juga: DPR Minta Perpres Pencegahan Korupsi Diperkuat

Arahan Presiden pun kembali diingatkannya, yakni seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi. Oleh karena itu harus menutup celah terjadinya korupsi. Aksi pencegahan diprioritaskan pada sektor perizinan dan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Agar kebijakan tersebut diimbangi dengan bekerjanya pengawasan efektif baik internal maupun eksternal yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.

"Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi kebijakan yang diterapkan antara lain melalui pengembangan sistem berbasis elektronik yang mencakup e-planning dan e-government," ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyampaikan soal aksi pencegahan yang dilakukan KPK untuk menyelematkan keuangan negara sekitar Rp60 triliun dari berbagai kegiatan.

Adapun peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK dihadiri sejunlah pejabat pemerintah seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkominfo Johnny G Plate, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti.

Kemudian, beberapa kepala daerah juga tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Politisi juga terlihat hadir seperti Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan putra Soesilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono.(OL-5)

BERITA TERKAIT